Demokrat Sulbar Kukuh Dukung AHY

  • Whatsapp
Demokrat Sulbar Kukuh Dukung AHY
DPD Demokrat Sulawesi Barat, menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh jajarannya, Sabtu 6 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) secara tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.

Hal itu disampaikan ketua Demokrat Sulbar, Suhardi Duka saat menggelar rapat konsolidasi bersama dengan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Mamuju, di sekretariat Demokrat Sulbar, Sabtu 6 Maret 2021.

Ia menilai, KLB yang digelar tersebut inkonstitusional dan tidak sesuai dengan Undang-undang partai serta konstitusi partai atau AD/ART.

“Kami tegas menolak hasil KLB Sibolangi Sumatera Utara. Kami seluruh DPD dan DPC Sulawesi Barat tidak hadir dan tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk menghadiri KLB tersebut,” kata Suhardi Duka.

Dalam rapat konsolidasi itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, mengungkapkan bahwa pihaknya beserta seluruh DPC Demokrat se Sulbar tidak menghadiri KLB tersebut.

Dia juga menegaskan pihaknya tidak akan pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menghadiri KLB.

“Kami juga menolak kepemimpinan Moeldoko hasil KLB karena kami menilai itu adalah inkonstitusional dan tidak sesuai dengan UU partai politik,” kata Suhardi Duka.

“Tidak satupun DPD dan DPC Partai Demokrat yang menghadiri KLB kemarin,” lanjutnya.

Menurut SDK, sapaan akrab Suhardi Duka, kejadian tersebut adalah penghianatan terhadap demokrasi dan keutuhan suatu partai sebagai pilar demokrasi apalagi Kemenkumham diduga berpihak kepada hasil Kongres Luar Biasa.

“Ini benar-benar barusan terjadi di Indonesia, seorang yang bukan anggota partai, hanya melalui telepon ditetapkan sebagai ketua umum. Saya kira ini di luar batas etika dan kewajaran, di luar dari nilai-nilai demokrasi utamanya demokrasi Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia,” jelasnya.

Olehnya itu, dia meminta Presiden Joko Widodo dan Kemenhumkam untuk imparsial atau netral dalam menilai kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 lalu dengan KLB yang dianggap tidak konstitusional.

Usai ketua Umum Demokrat Sulbar menyatakan sikap, pernyataan penolakan juga datang dari seluruh DPC salah satunya, Ketua DPC Demokrat Mamuju, Suraidah Suhardi dan jajaran pengurusnya yang juga secara tegas menolak dan menyatakan tidak terlibat dalam KLB.

“Saya (Suraidah Suhardi, red) pemilik suara yang sah, menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan AHY sesuai hasil Kongres V tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Kemenkumham tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan dewan pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020,” ucapnya.

Dalam surat tersebut, Suraidah mengungkapkan, pernyataan itu bersifat final dan mengikat secara hukum. Apabila ada surat pernyataan lain yang mengatasnamakan dirinya, maka hal itu adalah ilegal dan dapat dituntut secara hukum.

Dia juga menegaskan tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakilinya dalam KLB.

“Apabila ada, siapapun juga yang mengatasnamakan saya menghadiri dan atau mewakili dalam kongres luar biasa adalah tidak benar, ilegal dan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” tegasnya.

Suraidah menyatakan surat pernyataan menolak KLB itu dibuat secara kesadaran penuh tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

“Bahwa surat penyataan ini tidak akan dicabut dikemudian hari,” tandas Suraidah Suhardi. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *