Izin Pengembangan Sawit di Bonehau, Tunggu Keputusan Kabupaten

  • Whatsapp
Izin Pengembangan Sawit di Bonehau, Tunggu Keputusan Kabupaten
Massa HIPMAKAR Sulbar berdialog dengan Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua Usman Suhuriah dan Kepala Dianas Perkebunan Sulbar dan Kabupaten, di kantor DPRD Sulbar, Senin 15 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Puluhan massa HIPMAKAR Sulbar kembali melakukan aksi di DPRD Sulbar. Mereka menolak pengembangan sawit di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang Mamuju.

Pada aksi tersebut puluhan mahasiswa, diterima Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua Usman Suhuriah, dan Anggota DPRD Taufik Agus serta Bonggalangi. Dengan menghadirkan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abdul Waris Bestari dan Kadis Perkebunan Kabupaten Rahim Mustafa.

Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (HIPMAKAR) Sulbar, Aco Riswan, menjelaskan aksi tersebut sebagai tindak lanjut atas aksi sebelumnya, dimana pihaknya meminta kejelasan mengenai status izin pengembangan sawit yang dikeluarkan oleh Pemkab Mamuju yang akan dikelola Koperasi Dimensi Mandiri Tani.

Menurutnya, aksi tersebut juga sebagai bentuk penolakan keras pengembangan sawit di wilayah mereka, khususnya Bonehau dan Kalumpang. Dimana ada tiga desa yang masuk dalam pengembangan sawit seperti Desa Kinatang, Salutiwo dan Bonehau, dengan luas 224 ribu hektare.

“Intinya, kami menolak kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi perusahaan kelapa sawit masuk merusak tanah kami yang subur di daerah kami Bonehau,” kata Riswan, Senin 15 Maret.

Perkebunan itu masuk di Bonehau berdasarkan rekomendasi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI nomor 04/Pi.400/E/021/2021 tentang rekomendasi teknis sarana dan prasarana tanaman kelapa sawit.

Menurutnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kecamatan Bonehau. Tapi hanya akan merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Ia khawatir, apabila izin itu tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi wilayah mereka, utamanya mengenai ekosistem alam.

“Karena itu kami menolak keras, kami tidak ingin ada tanaman sawit masuk di daerah kami, kalau pemerintah ingin sejahterakan warga Bonehau masih banyak program, seperti kopi dan kakao, bukan sawit yang kami inginkan. Kami tidak ingin tanah kami dirusak oleh kelompok rakus tanpa mempertimbangkan dampak terhadap warga Bonehau,” ucapnya.

Kata dia, cukuplah tanah di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu yang rusak akibat hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Bahkan kalau perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk, akan mencemari aliran sungai hingga ke Tarailu dan akan rawan terjadinya banjir serta tanah longsor,” jelasnya.

Karena itu, mereka mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka atas penolakan perkebunan kelapa sawit masuk ke wilayah Kecamatan Bonehau.

Sebab Bonehau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mamuju yang berada di wilayah tinggi atau pegunungan. Pemekaran dari Kecamatan Kalumpang, jaraknya sekitar kurang lebih 100 kilometer dari pusat Kota Mamuju.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Abdul Waris Bestari menjelaskan pihaknya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil dari kabupaten.

“Kami di provinsi hanya memverifikasi secara administrasi namun Dinas Perkebunan Kabupaten punya kewenangan untuk verifikasi fisik di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa pengelolaan sawit dari pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan untuk melakukan peremajaan sawit, itu melekat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Dipusat ada namanya dana peremajaan kelapa sawit, itu melekat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diambil dari 50 dollar perton, untuk peremajaan sawit bisa untuk sarana prasarana dan SDM,” jelasnya.

“Mengenai adanya pembukaan sawit Bonehau memang ada masuk di kami permohonan dari Koperasi Dimensi Mandiri Tani diawali di kabupaten, berkasnya kami yang verifikasi,” lanjutnya.

Sementara Kadis Perkebunan Mamuju, Rahim Mustafa, menuturkan bahwa pihaknya memberikan izin berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bersama perangkat di tiga desa yang masuk dalam kawasan.

Namun ia menyangkan aksi mahasiswa yang tidak melalui kabupaten. “Seharusnya, kita diskusi dulu di kabupaten, jangan langsung di provinsi karena kita mau cari tau siapa yang menerima siapa yang menolak,” jelasnya.

Ia mengaku, setelah mendapat penolakan dari mahasiswa pihaknya akan melakukan pertemuan bersama seluruh pihak utamanya perangkat desa dan masyarakat di Bonehau.

“Insyaallah besok, saya bicara bersama pihak desa di Bonehau untuk mencari solusinya, termasuk pihak koperasi,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa yang akan dilakukan oleh pihak koperasi yaitu pembangunan sarana dan prasaran jalan dan jembatan untuk mempermuda akses masyarakat menuju perkebunan.

“Sawit belum ada, untuk mempermudah masyarakat yang sudah ada kebunya di dalam bukan hanya sawit, ada nilam ada kopi,” bebernya.

Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraida Suhardi, mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Ia berharap setelah ada pertemuan bersama di kabupaten hasil itu segera dilaporkan di provinsi untuk ditindaklanjuti.

“Kami hanya memediasi Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi bersama masyarakat. Intinya kita ingin mencari solusi,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *