Kejar Target Ekspor, Gubernur Ingin Bea Cukai Ada di Sulbar

  • Whatsapp
Kejar Target Ekspor, Gubernur Ingin Bea Cukai Ada di Sulbar
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar saat memimpin rapat koordinasi bersama OPD dan pimpinan perbankan bahas target ekspor, Kamis 18 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar memimpin langsung forum koordinasi dalam rangka peningkatan ekspor daerah. Berlangsung di pelataran rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Maret 2021.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada rapat tersebut didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Muh Natsir dan Asisten II Bidang Ekbang, Junda Maulana. Dihadiri seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar, dan perbankan.

Ali Baal Masdar pada pertemuan itu, menjelaskan bahwa Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah pengekspor terbesar di beberapa bidang, salah satunya sawit.

Sehingga ia menekankan kepada seluruh jajaranya agar berpikir mengenai peningkatan ekspor Sulbar. Termasuk bagaimana Sulbar harus segera memiliki Bea Cukai, agar pendapatan perekonomian Sulbar bisa lebih maksimal.

“Saya berharap kiranya peran tiap instansi masing-masing dapat memperjuangkan agar Sulbar memiliki Bea Cukai tersendiri,” kata Ali Baal.

Ia juga berharap, para OPD dapat saling bersinergi bekerja sama satu dengan yang lain sehingga harapan bersama dapat terwujud serta tercapai, terutama di bidang ekspor pertanian.

Menurutnya, ekspor sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan yang ada sangat berkaitan dengan adanya Bea dan Cukai. Sebab sesuai tugas dan fungsinya yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui, penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola Bea dan Cukai,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Bea dan Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, serta peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, Bea Cukai juga berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Sementara Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Natsir menyampaikan, banyak kiriman-kiriman atau ekspor komoditi Sulbar tidak mencantumkan, asal komoditi itu berasal dari Sulbar. Sehingga hal itu merupakan bahan pelarian modal ke provinsi lain.

“Oleh karena itu Gubernur Sulbar memerlukan satu persepsi bersama, dimana ekspor ini atau komoditi ini betul-betul bisa diakui di Sulbar itu sendiri,” ucap Natsir.

Natsir juga mengatakan, terdapat beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar yang dinilai belum memberikan hasil yang maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.

“Hal tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa OPD terkait tepatnya di sektor perkebunan yang belum memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah Sulbar,” bebernya.

Sementara Kepala BPS Sulbar, Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, kinerja pembangunan di Sulbar tidak dapat dikatakan jelek, sebab menurutnya sebagian besar pembangunannya dapat dikatakan baik, termasuk pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kontraksi pada 2020 tidak hanya dirasakan Sulbar, namun berbagai daerah lainnya juga mengalami kontraksi tersebut.

Selanjutnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sulbar juga sudah cukup baik, dimana pengangguran di Sulbar tergolong rendah dari daerah lainnya.

“Ketika kita mengalami musibah maka suatu daerah otomatis akan mengalami kontraksi, namun di masa pasca bencana secara otomatis pula suatu daerah akan melakukan perbaikan-perbaikan dan kontraksi ini memang pertamakali di alami Sulbar,” katanya.

Sementara Pejabat Fungsional Kantor Bea Cukai Pare-Pare, Budiardy menyampaikan, pada 2020 ekspor cangkang Sulbar terjadi peningkatan tinggi dan sejak 2016 bernilai positif bagi kemajuan perekonomian Sulbar.

Untuk saat ini, kata Budiardy, ekspor terbesar Sulbar adalah cangkang, namun kebutuhan ekspor yang dilakukan dinilai masih tergolong kecil.

“Maka dari itu barang ekpsor yang akan dikirim baik dari Sulteng maupun Sulbar itu sendiri terlebih dahulu terkumpul di Makassar, Sulsel dan akan dikirim jika jumlah ekpsor sudah terpenuhi,” ucapnya.

Ia menambahkan, Bea dan Cukai tidak hanya mengawasi pabrik-pabrik yang ada, tetapi juga mengawasi peredaran produk termasuk penjualan rokok yang tiap tahunnya dilaporkan kepemerintah pusat. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *