Ketangkap Satpol-PP, Pemilik Ternak Kena Denda

  • Whatsapp
Ketangkap Satpol-PP, Pemilik Ternak Kena Denda
Personel Satpol-PP Mamuju melakukan operasi penangkapan ternak liar di kota Mamuju, Rabu 17 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) bergerak cepat melaksanakan operasi penertiban ternak liar yang sangat sering dikeluhkan warga kota Mamuju.

Program ini menindak lanjuti arahan gerak cepat dalam program seratus hari kerja kepemimpinan bupati St Sutinah Suhardi dan Wakil Bupati Ado Mas’ud yang tertuang dalam salah satu visi-misi pemerintah daerah berupa target mewujudkan kota “Keren” yang hijau, bersih ramah dan bebas banjir.

Sekretaris Dinas Satpol-PP dan Damkar Mamuju Muhlis mengaku, operasi penertiban ternak liar melibatkan sekira lima puluh personel. Program ini menyasar wilayah Kecamatan Mamuju dan Simboro

Dalam operasi pertama yang dilakukan Rabu, 17 Maret 2021 terdapat satu ekor hewan ternak yang harus diamankan ke Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan untuk selanjutnya menunggu konfirmasi dari pemilik ternak tersebut.

Muhlis menjelaskan, sesuai dengan peraturan bupati nomor 34 tahun 2018 tentang penertiban hewan ternak pada Bab V pasal 7, biaya penangkapan, pemeliharaan dan tebusan, diterangkan spesifikasi beban biaya.

Antara lain, untuk ternak besar biaya penangkapan sebesar Rp150 ribu dengan rincian, biaya tebusan Rp25 ribu, biaya operasional Rp100 ribu dan biaya administrasi Rp25 ribu. Selanjutnya biaya pemeliharaan sebesar Rp450.000 dengan rincian biaya pakan Rp. 100 ribu per hari, biaya sarana Rp200 ribu per hari, dan biaya kesehatan Rp150 ribu per hari.

Sedangkan untuk ternak kecil biaya penangkapan sebesar Rp75.000 dengan rincian biaya tebusan Rp10 ribu, biaya oprasional Rp50 ribu, dan biaya administrasi Rp15 ribu. Untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp275 ribu dengan rincian biaya pakan Rp100 ribu per hari, biaya sarana Rp100 ribu per hari, dan biaya kesehatan Rp75 ribu per hari.

Menutup penjelasannya, Muhlis berharap dukungan dari pemerintah tingkat kecamatan dan lurah melalui pelibatan masyarakat, utamanya dalam memberikan edukasi agar semua dapat secara mandiri melakukan penertiban hewan ternak mereka sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *