KMS Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan

  • Whatsapp
KMS Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) memberikan keterangan resmi terkait desakan penanganan pemulihan pasca bencana di Sulbar, Kamis 18 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulawesi Barat meminta pemerintah serius atasi penanggulangan bencana, utamanya mengenai pendataan rumah yang masih banyak mengalami masalah.

“Masih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” kata Kepala Departemen Advokasi Palu, Celebes Bergerak Fredy Onara, Kamis 18 Maret 2021.

Menurut Fredy Onara, pemerintah Sulbar telah lalai dalam melakukan penanggulangan bencana, menurutnya proses penaggulangan bencana tidak hanya dilakukan ditanggap darurat. Tetapi seharusnya dilakukan pra bencana.

“Sejak bencana Palu, seharusnya Pemprov Sulbar sudah berbenah, melakukan kajian-kajian mitigasi, melakukan kajian kebencanaan. Akibatnya karena itu tidak dilakukan banyak korban berjatuhan, rumah terdampak sangat banyak, titik-titik pengungsi tidak tersedia, logistik menumpuk di gudang,” ucap Fredy.

Ia menilai sampai saat ini pemerintah tidak melakukan publikasi yang valid, baik mengenai data korban, data pengungsi dan data rumah terdampak. Termasuk dari hasil temuannya mengenai korban gempa yang meninggal di pengungsian tidak mendapat sedikitpun santunan dari pemerintah.

“Kita menemukan di lapangan korban yang meninggal di pengungsian tidak mendapat sedikitpun santunan dari pemerintah sekitar dua orang. Bahkan ada yang sampai saat ini 40 hari sudah meninggal tapi tidak mendapat santunan,” bebernya.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah tidak melaksanakan sepenuhnya amanat UUD no 24 tahun 2007 tentang penaggulangan bencana.

Sementara, Perwakilan Netfid Sulawesi Barat, Imat Totori mengungkapkan sudah dua bulan berlalu pasca gempa 6,2 SR terjadi, namun ribuan masyarakat masih bertahan di pengungsian dan berbagai kebutuhannya tidak terpenuhi.

“Gerakan bersama yang dilakukan ini untuk mengantisipasi kejadian yang menimpa daerah lain itu tidak terjadi di Sulbar, mulai dari penanganan bencana sampai hak-hak para pengungsi dipenuhi pemerintah,” jelas Imat.

Menurut Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto, KMS terbentuk atas hasil pertemuan yang dilakukan beberapa lembaga mahasiswa yang menjadi relawan pasca gempa yang terjadi.

“Koalisi ini terbentuk berdasarkan temuan yang dilakukan beberapa lembaga di lapangkan pasca gempa, seperti Koalisi Celebes Bergerak, Netfid Sulawesi Barat, GMNI Sulbar, PMII dan FPPI,” kata Sugiarto.

Sehingga pihaknya juga membuka layanan aduan bagi masyarakat yang belum sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah, baik mengenai rumah terdampak santunan korban jiwa.

“Kita ada Facebook dan Instagram bernama koalisi masyarakat sipil Sulbar. Jadi masyarakat bisa mengadu dengan menghubungi kami untuk dilakukan pengawalan di lapangan,” bebernya.

Pada kesempatan itu hadir juga perwakilan masyarakat (Warga Petakeang) Riswan, ia berharap agar pemerintah betul-betul memperhatikan masyarakatnya yang terdampak gempa khusunya di daerah Petakeang Kecamatan Tapalang.

“Seperti di kampung kami banyak masalah yang terjadi pasca gempa, mulai banyak penyakit yang menyerang para pengungsi, ada juga korban meninggal di pengungsian tidak mendapat santunan. Sehingga kita berharap pemerintah betul-betul memperhatikan kami yang terdampak gempa,” harapnya.

Juru Bicara KMS Sulbar, Irfan menyampaikan saat ini ada sepuluh desakan yang dikeluarkan untuk pemerintah agar serius menangani para korban gempa.

“Data yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai di lapangan seperti data penerima bantuan rumah rusak ada yang tidak terdata dan ada juga yang terdata tapi tidak memiliki rumah,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik terhadap penanggulangan bencana. Mendorong akses keterbukaan informasi publik terhadap penanggulangan bencana yang sedang berjalan.

Kemudian diadakannnya kebijakan huntara bagi penyintas yang huniannya tidak bisa lagi ditinggali. Melakukan verifikasi faktual kondisi hunian dengan melibatkan langsung partisipasi warga terdampak.

“Termasuk mengakomodir santunan duka bagi korban meninggal dunia di kamp-kamp pengungsian. Pemulihan hak keperdataan penyintas tanpa adanya biaya pungutan terhadap warga terdampak,” jelasnya.

Ia juga meminta, untuk segera menyediakan kanal aduan penyintas dan mempermudah akses publik terhadap pusat data. Memaksimalkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya.

“Memberikan perhatian khusus dan perlindungan semaksimal mungkin terhadap kelompok rentan. Pemulihan fasilitas umum akses jalan, jalur tani, dan lain-lain yang berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi penyintas,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *