Mahasiswa Tolak Sawit di Bonehau

  • Whatsapp
Mahasiswa Tolak Sawit di Bonehau
Massa aksi dari HIMPMAKAR melakukan orasi penolakan pengembangan kelapa sawit di Kecamatan Bonehau, Selasa 9 Maret 2021, di halaman kantor DPRD Sulbar.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (HIMPMAKAR) Sulbar mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 9 Maret 2021.

Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim dan perwakilan Komisi II Hatta Kainang. Massa langsung berdialog mendudukkan pokok permasalahan yang menjadi tuntutan mahasiswa utamanya berkaitan dengan Koperasi Mandiri Lestari Tani.

Menurut Kordinator Aksi Aco Riswan, aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap masuknya sawit di wilayah mereka khususnya di Kecamatan Bonehau. Pihaknya menuntut untuk dilakukan penghentian pengembangan sawit di wilayah mereka.

“Masuknya sawit di Kecamatan Bonehau itu menuai kontroversi di tengah masyarakat. Diduga ada manipulasi data yang dikirim ke kementerian untuk memudahkan masuknya sawit,” kata ketua HIPMAKAR, Aco Riswan, Selasa 9 Maret 2021.

Ia menilai dalam prosesnya terjadi cacat prosedural mengenai pemberian izin karena pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar belum menerima surat adanya pengembangan sawit di daerahnya.

“Kami secara tegas menolak adanya sawit, kami meminta pegangan untuk bisa dijadikan acuan untuk selanjutnya,” imbuh Aco.

Sementara Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan Sulbar Amrullah Rasyid, menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini tidak mengetahui akan ada pengembang sawit di daerah Bonehau.

“Itu bukan ranah provinsi, itu adalah rananya kabupaten, provinsi belum menerima surat sampai hari ini karena kewenangan pada kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi,” ucapnya.

Sementara Anggota Komisi II Hatta Kainang menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan telaah atas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.

“Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa atas persoalan yang terjadi dan akan mendudukkan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menjelaskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan menjadi pertimbangan Komisi II untuk melakukan pengkajian lebih dalam apakah proyek yang di Koperasi Mandiri Tani itu layak untuk diteruskan ataukah dihentikan untuk secepatnya.

“Kami sarankan untuk melakukan koordinasi lakukan aspirasi yang sama ke Pemkab Mamuju, karena pintu masuk dan pintu keluarnya ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju. Kalau ada hal yang keliru dan tidak bersesuaian kepada masyarakat,” ujarnya.

“Dan apabila masih berlanjut maka DPRD akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *