Pansus Dalami Sisa Anggaran Bencana

  • Whatsapp
Pansus Dalami Sisa Anggaran Bencana
Pansus Pengawasan Anggaran Penanggulangan Bencana Gempa DPRD Sulbar saat menggelar rapat bersama OPD terkait, di tenda darurat DPRD Sulbar, Kamis 4 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pansus Pengawasan Anggaran dan Pendistribusian Logisitik Penaggulangan Bencana Gempa DPRD Sulbar menggelar rapat bersama OPD terkait realisasi anggaran yang digunakan dalam penanganan bencana.

Rapat dipimpin Ketua Pansus DPRD Sulbar, Sudirman didampingi Wakil Ketua Usman Suhuriah dan Bonggalangi serta beberapa anggota Pansus lainya dengan menghadirkan OPD terkait. Antara lain, BPKPD, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, di tenda darurat DPRD Sulbar, Kamis 4 Maret 2021.

Ketua Pansus Sudirman, menjelaskan rapat tersebut membahas mengenai tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas realisasi anggaran yang telah digunakan dalam penanggulangan bencana gempa.

“Untuk rekening koran bank sudah disampaikan dan nilainya bukan Rp2,8 miliar tetapi berubah menjadi Rp3,3 miliar ada tambahan masuk melalui rekening pribadi,” kata Sudirman.

Ia menjelaskan, penggunaan anggaran itu harus eksatra hati-hati, karena ada dana pengeluaran melalui rekening pribadi termasuk rekening pimpinan. Dimana anggaran tersebut, pihaknya telah merekomendasikan untuk dilakukan pengembalian.

“Dan alhamdulillah kami sudah baca rekening koran bank dari BPKPD itu sudah di kembalikan. Jadi total pengeluaran itu tadinya Rp1,2 miliar sekarang menjadi Rp900 juta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mengenai aliran dana yang kelola dari rekening pribadi, itu belum tercatat secara spesifik dari pimpinan yang mana.

“Anggaran Rp3,3 miliar itu ada pencairannya melalui rekening pribadi. Nah itu yang direkomendasikan oleh Pansus untuk dikembalikan, karena itu menyalahi konsep bantuan dari donatur-donatur,” bebernya.

“Sisa anggaran sekarang ini Rp1,2 miliar yang akan dialihkan ke kas daerah, ini juga menjadi pertanyaan, bahwa kalau sudah masuk ke kas daerah itu prosedurnya begitu sulit karena harus melalui SP2D,” lanjutnya.

Sementara pihak BPKPD Sulbar Hasanuddin, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pansus DPRD Sulbar dinilai sudah baik dan benar.

“Sekira Pansus ini mau melihat sejauh mana pengelolaan anggaran pasca bencana. Saya nilai bagus dan itu menjadi catatan penting untuk seluruh pihak,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *