Pemkab Gelar Rakor Pokja PKP

  • Whatsapp
Pemkab Gelar Rakor Pokja PKP
POKJA. Pemkab Majene menggelar Rakor Tim Pokja PKP Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Kantor Bapeda, Senin 29 Maret 2021.

MAJENE, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Kantor Bapeda, Senin 29 Maret.

Rakor Tim Pokja PKP yang dibuka Bupati Majene Lukman, dihadiri Pj Sekda Majene, Kepala Bapeda, Kabid Ipwil Bapeda Provinsi Sulbar, Kadis PUPR Majene, Kadis Perkimtan, mewakili Kepala DLHK, Camat Banggae, para lurah se-Kecamatan Banggae, Koordinator Kotaku dan BKM.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Majene Adlina Basharoe mengatakan, Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan pedoman dalam mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh, berisi rumusan strategis dan kebutuhan program.

“Selanjutnya dilakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan program Kotaku di enam kelurahan se Kecamatan Banggae, yaitu Rangas, Totoli, Baru, Banggae dan Galung,” ujarnya.

Dijelaskan, untuk agenda tambahan dilaksanakan Sosialisasi Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dari Balai Pemukiman Prasarana Wilayah Sulbar Program L2T2, yang merupakan program layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan terjadwal bagi rumah tangga.

Bupati Majene Lukman menilai, rakor Tim Pokja sangat strategis karena terkoneksi dengan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya sampai kunjungan kerja ke Kabupaten Bantaeng. “Kita melihat forum telah berjalan di Majene dan sudah sesuai dengan koridor yang berlaku. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait, karena apa yang menjadi program dari pemerintah pusat telah dirasakan warga Majene,” ucapnya.

Selanjutnya tugas Pokja PKP agar segera membentuk forum PKP yang diatur dalam Permen PU PR Nomor 12 Tahun 2020. Kemudian menindaklanjuti Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

“Dengan begitu RP2KPKP berubah menjadi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK),” ujarnya.

Ia menambahkan, Dokumen RP2KPKP Kabupaten Majene periode 2016-2019 yang selama ini menjadi salah satu pedoman penanganan kawasan kumuh telah berakhir. “Sehingga perlu dilakukan review yang akan menjadi salah satu program kerja pokja PKP kedepan agar dapat kembali digunakan sebagai acuan dalam penanganan kawasan kumuh,” pungkasnya.(hfd/smd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *