Pemprov Ikuti Verifikasi APE, Target Raih Penghargaan Kesetaraan Gender

  • Whatsapp
Pemprov Ikuti Verifikasi APE, Target Raih Penghargaan Kesetaraan Gender
Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulbar, Jamilah, Kepala Dinas Kominfopers Safaruddin Sanusi serta beberapa kepala OPD di rumah jabatan Sekprov Sulbar.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Provinsi Sulawesi Barat mengikuti verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara online oleh Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kementerian PPPA RI).

Verifikasi dan rapat evaluasi tersebut diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulbar, Jamilah, Kepala Dinas Kominfopers Safaruddin Sanusi serta beberapa Kepala OPD lainya, di rumah jabatan Sekprov, Selasa 16 Maret 2021.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, keikutsertaan Sulbar pada evaluasi dan verifikasi penghargaan APE, yaitu ingin melakukan pengecekan sejauh mana tingkat kemajuan dari usaha untuk pencapaian indeks Pengarusutamaan Gender (PUG).

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui apa yang menjadi bagian dari usaha verifikasi. Sehingga itulah yang menentukan titik-titik kritis yang harus ditingkatkan dalam mencapai indeks tersebut.

Idris berharap, dengan keikut sertaan tersebut, Sulbar bisa menjadi bagian yang diniliai dalam rangka memperoleh satu penghargaan tertinggi yaitu pencapaian pencakupan gender, Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

‚ÄúSemoga Sulbar mendapatkan tempat dari penilaian dan verifikasi ini, dan mudah-mudahan juga bisa masuk dalam jajaran provinsi terdepan. Tidak hanya memburu penghargaan tetapi menjadi fakta nyata bahwa provinsi ini sangat berkomitmen,” ucap Idris.

Ia menambahkan, salah satu yang menarik di Sulbar adalah adanya kearifan lokal yang berkaitan dengan PUG. Itu menurutnya bisa menjadi kekuatan Sulbar untuk meraih penghargaan tersebut.

Menurutnya, 50 persen penduduk Sulbar adalah suku Mandar dan di suku Mandar ada istilah yang sangat melekat yang biasa disebut siwaliparri, artinya sebuah sinergi untuk menyelesaikan masalah.

“Nilai produktivitas perempuan di Sulbar kalau dihitung dari volume kerja, mereka lebih produktif dibanding dari laki-laki. Ini satu potensi yang kalau diarahkan pada indeks PUG,” ujar Idris.

Ia menjelaskan, secara nasional PUG di Sulbar kemungkinan belum terlalu tinggi, tapi angka pembangunan manusia berbasis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulbar pada tahun 2019 mencapai 69,92 persen.

Ia menambahkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi penentu indeks diantaranya, yaitu presentase perempuan di parlemen, lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang belum terlalu bekerja dengan baik, partisipasi angka kerja perempuan, dan peran nyata perempuan sebagai sektor pembangunan di Sulbar.

Sementara itu, Analis Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), David menyampaiakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Sulbar yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan UPG sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

David menjelaskan, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk memverifikasi dan melihat lebih dalam data dan informasi tentang pelaksanaan PUG di wilayah dan verifikasi itu sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan calon penerima APE 2020.

“Pemberian APE merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi kepada kementerian olahraga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan PUG,” ujarnya.

Ia menuturkan, penetapan Sulbar menjadi salah satu wilayah yang diverifikasi berdasarkan pada hasil evaluasi sementara yang telah dilakukan oleh tim verifikator.

Namun, perlu ditekankan bahwa proses tersebut tidak secara otomatis menunujukkan bahwa Sulbar akan menjadi salah satu calon penerima penghargaan APE 2020.

“Semua akan dilihat dari hasil verifikasi, validasi dan konfirmasi terhadap data dan informasi serta pelaksanaan PUG diwilayah Sulbar. Salah satunya membangun zona integritas, mengingat Kementrian P3A menjadi contoh dari zona integritas,”bebernya.

David berharap, dalam pertemuan tersebut tim verifikator akan memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap, komprehenship, dan objektif sebagai bahan penyusunan indeks PUG yang akan dimulai 2021. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *