Prof Husain: Libatkan Semua Pihak Dorong DOB Balanipa

  • Whatsapp
Prof Husain: Libatkan Semua Pihak Dorong DOB Balanipa
Rektor UNM Prof Husain Syam, saat meninjau lokasi pengungsian di Mamuju belum lama ini.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Dorongan dari berbagai tokoh terus mengalir untuk perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa, salah satunya datang dari Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam.

Ia menilai, perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa sesuatu yang logis, itu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Balanipa.

Menurutnya, dengan wilayah susah dijangkau secara efisien oleh Pemkab Polman. Pastilah tidak seefektif dan maksimal memberikan pelayanan.

Oleh karena itu menurut hematnya, tim yang sudah bergerak ingin memekarkam Polman adalah sesuatu yang logis. Dan seluruh elemen masyarakat harus memberi dukungan.

“Agar ada efesiensi layanan dan demi kesejahteraan masyarakat. Bukan sejumlah kelompok untuk mendapat jabatan. Tetapi ini semata-mata masyarakat mendapat layanan prima,” kata Husain.

“Pada prinsipnya saya mendukung demi menghadirkan pelayanan untuk masyarakat yang prima,” lanjutnya.

Ia menjelaskan Polman daerah yang sangat luas, kalau Mapilli ke bawah, bisa jadi lebih besar dari kabupaten yang ada.

Dengan begitu menurutnya jika pemekaran dilakukan, masyarakat akhirnya bisa mengakses seluruh layanan pemerintah.

“Sudah sangat layak untuk dimekarkan, dari segi kepadatan penduduk. Bahkan bisa mencapai 100 hingga 200 ribu jiwa. Mateng saja, hanya puluhan ribu wajib pilihnya,” jelasnya.

“Seluruh komponen termasuk pemerintah, dalam hal ini bupati, gubenur, legislatif, kelompok masyarakat dan para tokoh harus satu napas. Jangan pada saat moratorium dibuka ada lagi pihak yang berteriak menolak,” tegasnya.

Sementara Anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat, Ajbar menjelaskan semangat memperjuangkan Balanipa harus terus digaungkan.

“Kalau saya, selalu bilang jangan karena moratorium semangatnya berhenti, tidak boleh. Tetapi harus terus mawas diri menyiapkan segala sesesuatunya yang menjadi pra syarat untuk menjadi daerah otonomi baru,” ujar Ajbar.

Karena saat moratorium dibuka, akan ada antrean 200 lebih daerah yang akan dimekarkan termasuk Balanipa.

“Tentu tidak diakomodir semua. Tetapi apakah Balanipa masuk dalam yang diakomodir. Jadi semangatnya harus terus dilakukan sambil melakukan perbaikan administrasi,” ucapnya.

Justru ia menginkan Balanipa masuk menjadi prioritas. Yang paling penting melakukan komunikasi politik dengan para pengambil kebijakan.

“Kami mendorong, lewat seminar, apa yang kurang, apa yang diharapkan dibahas semua pada seminar itu,” jelasnya.

Ia juga berharap tidak hanya DPD, tetapi termasuk legislatif dan eksekutif. Sehingga semua potensi yang ada dimanfaatkan dengan baik.

“Saya selaku perwakilan daerah akan berada di garda terdepan. Makanya kalau kami dikasi ruang, kami akan komunikasi. Saya kira DPR lebih punya peluang untuk komunikasi ke pengambil kebijakan,” tegasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *