Satgas-Kementerian Bahas Percepatan Pemulihan Ekonomi

  • Whatsapp
Satgas-Kementerian Bahas Percepatan Pemulihan Ekonomi
Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, menjelaskan mengenai kondisi terkini pasca gempa di Sulbar, saat rapat bersama Satgas dan Kementerian, di Kodim 1418 Mamuju, Selasa 2 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Tim Satgas Transisi ke Pemulihan penanggulangan bencana gempa Sulbar menggelar rapat monitoring evaluasi terpadu bersama kementrian terkait.

Rapat yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar didampingi Sekretaris Provinsi Muhammad Idris, bersama Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan, Nelwan Harahap.

Hari pula beberapa perwakilan kementrian terkait seperti Kementrian PUPR, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Kesehatan, di aula Makodim 1418 Mamuju.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraini Anwar, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah rapat monitoring evaluasi terpadu antara Satgas dan Kementrian.

Ia menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian kepada puluhan ribu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.

“Dari pertemuan ini, kita akan merumuskan mengenai apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah gempa dan khususnya bagi penyintas di Mamuju dan Majene,” kata Enny, Selasa 2 Maret 2021.

Selain mengenai penanganan pasca gempa, pihaknya juga mengaku bahwa penanganan Covid-19 juga perlu perhatian khusus, seiring terus terjadinya peningkatan angka orang yang terpapar.

“Kami agak kesulitan mendeteksi covid ketika gempa. Bahwa pasca gempa di pengungsian kurang sosialisasi masalah covid,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan rapid test bagi beberapa pengungsi dan ditemukan sejumlah pengungsi yang terpapar Covid-19. Sehingga ia menekankan kepada, Dinas Kesehatan untuk memberikan perhatian khusus atas kondisi yang dialami saat ini.

Tidak hanya itu, ia mengajak seluruh OPD terkait untuk segera melakukan pemulihan ekonomi sehingga Sulbar bisa sepenuhnya kembali normal.

“Peredaran ekonomi di Sulbar ini kurang berputar. Mari bersama-sama kembali memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali Sulbar menjadi Sulbar yang Malaqbi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga Enny mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas perhatian pemerintah pusat baik di masa tanggap dan masa transisi.

“Tanpa bantuan dan tanpa perhatian pemerintah pusat kami tidak mungkin sanggup menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Sementara Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menjelaskan mengenai kondisi terkini di masa transisi ke pemulihan pasca gempa Sulbar. Jumlah pengungsi berdasarkan update 1 Maret 2021 berangsur menurun yaitu 22 ribu. Rincianya 17.282 di Mamuju dan 3.142 Majene.

“Nah inilah yang menjadi tugas berat posko transisi darurat saat ini karena jangankan 22 ribu, seribu saja bagi kami sudah sangat luar biasa, mereka ini benar-benar butuh penanganan serius dan membutuhkan waktu lama, karena kondisi rumahnya rusak total, mau kekeluarganya juga agak sulit karena kadang lebih banyak yang akan datang dari pada yang mau didatangi, sehingga jumlah pengungsi kurang lebih 22 ribu ini, akan lambat pengurangannya,” kata Idris.

Idris menambahkan, hingga saat ini ada 7 titik pengungsian di Mamuju yang ditangani Satgas. Namun masih banyak titik pengungsian yang yang jauh membutuhkan dari yang ditangani pemerintah.

“Bahkan waktu hari minggu, kami berkeliling bersama Gubernur dan Wagub, kami menemukan titik pengungsian yang kelihatannya mereka akan lebih lama di pengungsian dari pada yang ditangani pemerintah. Yang ditangani pemerintah dan tidak itu bedanya hanya dapur umum, jadi perlu kami laporan jumlah pengungsi itu masih tergolong sangat besar,” jelas Idris.

Sementara Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nelwan Harahap, menjelaskan bahwa sesuai hasil pemantauan Mentri PMK Muhajir Efendi, menekankan untuk dilakukan percepatan identifikasi, termasuk indentifikasi Infrastruktur dan pemukiman yang rusak.

Tujuan dari pertemuan ini juga untuk melakukan pemantauan progres masa transisi darurat menuju pemulihan, mendorong sinergitas peran multi pihak dalam pelaksanaan rencana pemulihan transisi darurat menuju pemulihan.

Hal itu menjadi penting menurutnya lantaran tidak lama lagi masyarakat akan memasuki bulan suci Ramadan.

“Sehingga para penyintas dapat terlayani, sesuai dengan kebutuhan dasar mereka tidak hanya sekadar bahan pangan bahan sandang tetapi juga tempat tinggal. Juga itu tidak lama lagi anak-anak akan memasuki tahun akhir ajaran,” jelasnya.

Sehingga menurutnya hal itu menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan, khususnya peran multi pihak sangat dibutuhkan untuk melakukan percepatan. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *