Sulbar Didorong Implementasikan Kebijakan Satu Peta

  • Whatsapp
Sulbar Didorong Implementasikan Kebijakan Satu Peta
VIRTUAL. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar saat melakukam rapat bersama Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan melalui video conference, di aula Kantor Bappeda Polman, Rabu 24 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap agar penerapan kebijakan satu peta bisa segera dilaksanakan.

Itu disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar usai melakukan rapat bersama Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pahala Nainggolan melalui video conference, di aula Bappeda Polewali Mandar, Rabu 24 Maret 2021.

Bacaan Lainnya

Rapat tersebut membahas tentang percepatan implementasi kebijakan satu peta sebagai pelaksanaan srategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) di bidang komplikasi data izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit, khususnya di Sulawesi Barat.

“Melalui kebijakan satu peta yang digagas oleh KPK maka tidak akan terjadi lagi lahan yang tumpang tindih,” kata Ali Baal Masdar.

Ia juga menyampaikan, dengan adanya satu peta tersebut, diharapkan kedepannya para investor yang akan berinvestasi lebih mudah mendapatkan sebuah gambaran lahan yang dapat dikelola di Sulbar.

“Harapan kita bagaimana yang kita rencanakan terkait keinginan Deputi KPK yaitu kebijakan Satu Peta yang berkaitan erat dengan data-data yang diinginkan, yang tentunya harus sinkron dengan perusahaan-perusahaan yang ada dan harus diketahui oleh para bupati terkait,” ucapnya.

Terkait kesiapan data, ia menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Kominfo dalam penyiapan Satu Data Indonesia dan tentunya harus didukung oleh OPD terkait.

Sementara Kepala Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan melalui pertemuan tersebut menyampaikan, rapat digelar dalam rangka menciptakan implementasi satu peta di Indonesia.

Tujuan utama aksi ini adalah adanya satu peta secara nasional, dimana kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Pahala Nainggolan menuturkan, rencana aksi ini setiap enam bulan dilaporkan kepada Presiden RI apakah rencananya aksinya maju atau tidaknya serta bagaimana perbaikannya pada izin usaha.

“Rencana aksi ini telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah sejak tiga tahun terakhir, dan progresnya sudah bagus. Kemudian, setelah itu dipilih kembali empat provinsi yang potensial dalam artian potensial menarik investor maupun sumber daya alamnya,” sambung Pahala.

Diharapkan setelah rapat terbatas bersama Gubernur Sulbar bersama jajaran, Nainggolan menginginkan Gubernur Sulbar dapat menggelar rapat tindak lanjut yang dihadiri oleh para bupati dan para awak media sehingga tercipta transparansi data.

“Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah potensial dari beberapa daerah lainnya seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abdul Waris Bestari menyampaikan, sesuai data yang telah terbagi di tiga Kabupaten yaitu Mamuju,  Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara.

“Ada empat provinsi salah satunya di Sulbar akan menjadi pilot project, namun dua kabupaten harus lengkap kompilasi datanya sehingga Sulbar kedepan akan menjadi provinsi percontohan di Indonesia bagian timur tentang tata kelola satu data,” kata Waris.

Disebutkan, data yang sudah lengkap baru Kabupaten Mamuju, mulai dari izin lokasinya sudah lengkap dan peta izin usahanya juga sudah lengkap yang akan terkoneksi, sehingga tidak ada lagi lokasi yang tumpang tindih.

WBS TPK

Sekprov Sulbar Muhammad Idris memimpin rapat pertemuan bersama jajaran Pimpinan OPD lingkup pemprov Sulawesi Barat, melakukan perjanjian WBS TPK bersama KPK.

Pada pertemuan itu juga, dalam rangka pemaparan hasil asesmen kesiapan terkait penerapan Whistleblowing Sistem Tindak Pidana Korupsi (WBS TPK) terintegrasi di Sulbar, Pemprov Sulbar menggelar pertemuan bersama Tim KPK RI di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 24 Maret 2021.

Sekprov menekankan, dalam penerapan WBS TPK Terintegrasi dibutuhkan komitmen pimpinan OPD, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya perjanjian dari komitmen itu sendiri.

“Menerapkan WBS TPK tidak cukup hanya dengan komitmen saja, namun perlu adanya perjanjian dari komitmen tersebut, misalnya dalam bentuk pakta integritas,” kata Idris.

Ia mengatakan, salah satu bagian di dalam pakta integritas adalah bertanggujawab atas terbangunnya budaya pengaduan atau pelaporan TPK dari OPD itu sendiri.

“Menjadi koreksi besar bagi pimpinannya apabila di OPD tertentu tidak ada aduan dari dalam, namun justru ada dari luar dan cukup bukti,” jelasnya.

Tim KPK RI, Emirzal mengatakan, assessment kesiapan organisasi dilakukan untuk menilai kesiapan mitra dalam mengimplementasikan WBS TPK terintegrasi.

“Assessment yang dilakukan meliputi, komitmen pemimpin tertinggi, kebijakan, budaya organisasi dan aplikasi yang terkoneksi,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *