Tanpa Data Arah Pembangunan Bisa “Ngawur”

  • Whatsapp
Tanpa Data Arah Pembangunan Bisa "Ngawur"
Gubernur bersama Kepala BPS Sulbar foto bersama di rujab Gubernur Sulbar, Selasa 16 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menegaskan pentingnya penggunaan data dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebab tanpa data, arah pembangunan bisa berjalan salah arah.

Hal itu dikemukakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada saat melakukan diskusi dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Agus Gede Hendrayana Hermawan dan rombongan di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Selasa 16 Maret 2021.

Gubernur Ali Baal Masdar juga menyampaikan, Pemprov Sulbar dan kabupaten yang terdampak gempa saat ini kembali memulai pembangunan dari awal. Pembangunan tersebut dimulai dari perkantoran, rumah ibadah, sekolah dan rumah warga yang berdampak baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat.

“Dan untuk merancang pembangunan sarana dan prasaran tersebut, semua membutuhkan data yang akurat. Kalau kita membangun tanpa data itu namanya ngawur, dan tentunya dalam penyiapan data memang sulit. Tapi kita akan lebih sulit lagi membangun tanpa adanya data,” kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPS Sulbar, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyampaikan pertemuan tersebut dalam rangka audiens pertama Kepala BPS Sulbar kepada Gubernur Sulbar sekaligus melaporkan keberadaan indikator-indikator ekonomi pembangunan yang membahas tentang data sektoral dan data kependudukan satu data Indonesia

“Kiranya kerjasama yang baik antara Pemprov dan BPS Sulbar dapat terus dilanjutkan. Sehingga apa yang menjadi harapan dari Gubernur Sulbar dapat terlaksana dengan baik demi mencapai kemajuan Sulawesi Barat secara bersama. Respon dan arahan Gubernur Sulbar sangat luar biasa dan hal itu menjadi pedoman kami dimasa-masa selanjutnya,” ujar Agus Gede.

Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin menyampaikan, pada tahun 2020 Kominfo Sulbar telah memulai program pusat dengan pilot project Meta Data Sektoral yang dinilai sangat sinkron dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Jadi Meta Data itu sudah ada kita sepakati dan menariknya pemerintah pusat belum mempunyai Meta Data yang jelas dan baku sehingga Pemprov Sulbar memulai hal baru tersebut dan menjadi pilot project data-data yang ada di OPD,” kata Safaruddin.

Untuk itu, lanjut Safaruddin, diperlukan keseragaman secara bersama di berbagai OPD lingkup Pemprov Sulbar. Sehingga tidak terjadi kembali perencanaan yang tidak menggunakan data sektoral yang ada di Kominfo, walaupun menurutnya data sektoral berasal dari OPD namun OPD terkait tidak dapat menggunakan data tanpa sepengetahuan Dinas Kominfopers. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *