Tolak KLB, Demokrat Sulbar Datangi Kanwil Kemenkumham dan Polda

  • Whatsapp
Tolak KLB, Demokrat Sulbar Datangi Kanwil Kemenkumham dan Polda
Sekretaris DPD Demokrat Sulbar Abdul Wahab Abdi menyerahkan sikap jajaran Partai Demokrat Sulbar kepada Kakakanwil Kemenkum HAM, M Anwar di kantor Kanwil Kemenkumham Sulbar, Senin 8 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Suasana memanas di internal tubuh Partai Demokrat belum mereda. Itu setelah beberapa pengurus DPD menyatakan menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Salah satu daerah yang melakukan penolakan adalah DPD Partai Semokrat Sulbar beserta jajaranya. Dilakukan dengan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Barat, Senin 8 Maret 2021.

Kedatanganya dimaksudkan untuk menyampaikan pernyataan sikap penolakan pengurus partai Demokrat Sulbar terhadap KLB yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pada kesempatan itu sejumlah petinggi partai hadir seperti, ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi selaku ketua DPC Demokrat Mamuju didampingi Sekretarisnya Yuslifar Yunus dan Ketua Bapilu DPD Sulbar Sukri Umar.

Sebelumnya diketahui pengurus DPD dan DPC Demokrat se Sulbar juga mendatangi Polda menuntut hal yang sama, termasuk adanya oknum yang mengatasnamakan DPD Sulbar hadir di lokasi KLB.

Menurut Sekretaris DPD Demokrat Sulbar Abdul Wahab Abdi kepada Kakanwil Kemenkum HAM, M Anwar pihaknya sengaja datang untuk menyampaikan sikap secara langsung kepada Kanwil Kemenkumham untuk disampaikan ke pusat.

Ia menegaskan, bahwa DPD Demokrat dan seluruh DPC sudah membuat pernyataan menolakan hasil KLB di Deli Serdang dan menyatakan tidak pernah terlibat sebagai pemegang hak suara sah.

“Kemudian kami menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atau mandat kepada siapa pun baik kader maupun non kader untuk menghadiri KLB. Jadi apabila ada kader maupun non kader hadir dalam KLB mengatasnamakan DPD Sulbar maka kami akan menuntut secara hukum,” kata Abdul Wahab Abdi, saat ditemui Senin 8 Maret 2021.

Hal serupa juga disampikan ketua DPC Mamuju Sitti Suraidah Suhardi, ia mengatakan setidaknya ada empat poin dalam pernyataan sikap penolakan KLB Deli Serdang yang telah disampaikam ke Polda serta Kemenkum HAM Sulbar.

“Kami menegaskan kepada Kemenkum HAM melalui Kanwil Kemenkum HAM Sulbar untuk tidak menerbitkan SK hasil KLB karena itu ilegal, tidak sesuai dengan AD/ART Kongres ke-V dan Undang-undang partai politik. Kami tegaskan agar Kemenkum HAM tidak bermain mata karena ini akan mencederai demokrasi di Indonesia,” ucap Suraidah.

Ia mengaku, mengutuk keras oknum yang mengatasnamakan DPD Demokrat Sulbar hadir di lokasi KLB. Kata dia, mereka sementara mencari siapa oknum tersebut.

“Kalau sudah kami tahu siapa orangnya kami akan lakukan langkah hukum dan saya tegaskan lagi bahwa DPD, DPC Mamuju dan seluruh DPC se Sulbar tidak ada kader yang terlibat dalam KLB dan kami tetap solit dengan AHY sebagai ketua umum yang sah secara hukum, dan AD/ART yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu ketua Bapilu DPD Sulbar Sukri Umar meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk bersikap adil terhadap Partai Demokrat. Jika tidak mereka akan tumpah ruah ke jalan melakukan protes terhadap pemerintah.

“Kalau belum pernah lihat Demokrat ribut, maka insyaallah pemerintah akan melihat jika tidak mengambil keputusan yang adil. Kami seluruh kader di Sulbar komitmen untuk solit terhadap kepemimpinan AHY dan menolak hasil KLB yang menetapkan Moeldoko,” tegas Anggota DPRD Sulbar Fraksi Demokrat, Sukri Umar.

Sementara usai pertemuan itu, Kakanwil Kemenkum HAM Sulbar M Anwar menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi pengurus DPD dan DPC Demokrat se Sulbar ke pusat dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

“Kami sudah catat semuanya dan kami akan menerima secara tertulis, kami akan sampaikan ke pimpinan kami tanpa mengurangi. Semoga piminan kami mengambil keputusan yang adil,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *