Banyak Badan Usaha Lalaikan BPJS Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Banyak Badan Usaha Lalaikan BPJS Ketenagakerjaan
RAKOR. Pemkab Majene menggelar Rakor di ruang rapat Setda Majene, Senin 5 April 2021.

MAJENE, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene berharap penekanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak mengeksekusi perizinan sebelum menjadi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Harapan ini, dilontarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Djazuli Muchtar pada Rapat Koordinasi (Rakor), di Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene, Senin 5 April.

“Mesti ada penekanan dari Pemprov Sulbar, misalnya instruksi dari Gubernur untuk tidak mengeksekusi perizinan sebelum ada kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan apalagi banyak badan usaha yang belum menyelesaikan kewaijibannya,” pungkasnya.

Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Majene yang hadir, Sekkab Majene Suyuti Marzuki saat memimpin Rakor menegaskan, bagi perusahaan atau badan usaha yang belum melaksanakan kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar secepatnya disurati.

“Apalagi Pemprov sudah tidak mengcover 70 persen kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran), jadi pelaku usaha ini kita dorong menerapkan upah dan menjamin kepesertaanya di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Polman Hery Zakariyah mengemukakan, pihaknya siap mencoret kepesertaan aktif bagi tenaga kerja yang masih tercover PBI. “Kami hanya menunggu surat resmi dari Pemkab Majene sebagai dasar untuk mengeksekusi karena Pemkab Majene berhak melakukan itu, tinggal kami coret, kalau sudah ada nama dari Dinsos melalui persuratan untuk kami non aktifkan,” paparnya.

Kesempatan sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Majene Hamzinah menjelaskan, untuk pekerja swasta dengan kepesertaaan BPJS melalui badan usaha hanya tercatat sebanyak 223 orang. “Dari jumlah itu masih ada 221 orang pekerja yang terdaftar di PBI yang seharusnya menjadi tanggungan dari perusahaan atau pemilik usaha yang menaunginya,” jelasnya.

Ia juga menyebut, terdapat salah satu rumah makan dan karaoke di Majene memiliki pekerja 15 orang namun tidak diikutkan dalam peserta BPJS ketenagakerjaan, termasuk pekerja toko bangunan di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur sebanyak 10 orang.

“Terdapat juga pekerja di perusahaan yang bergerak dibidang ekspor ikan tiung-tuing di Kecamatan Sendana, dan kami beberapa kali sosialisasi bersama PTSP dan BPJS, termasuk menangani yang menunggak,” ungkapnya.

Dalam rakor, selain membahas ketentuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 khususnya kontribusi iuran pemerintah provinsi dan kabupaten, juga membahas upaya perluasan kepesertaan pegawai swasta, salah satunya masih ada badan usaha yang tidak memberikan hak kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kariawannya.(hfd/smd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *