Dana Talangan Alternatif Biayai Rumah Rusak

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
Kepala BNPB, Doni Monardo, menyerahkan cinderamata kepada Sekprov Sulbar usai menggelar rapat di aula Marasa Corner, kantor Gubernur Sulbar, Rabu 31 Maret 2021.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Dalam rangka evaluasi penanganan bencana gempa di Sulbar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan percepatan pembangunan dengan mengutamakan mitigasi bencana.

“Kita ingin dan harapkan perencanaan dan pembangunan ini betul memperhitungkan mitigasi terhadap risiko bencana,” kata Doni Monardo saat melakukan rapat evaluasi bersama di aula Marasa Corner Pemprov Sulbar, rabu 31 Maret.

Bacaan Lainnya

Doni menjelaskan, mengenai bangunan pemerintah yang rusak utamanya rusak berat, ini harus dikaji kembali oleh BMKG dan ATR/BPN dan beberapa peneliti apakah bangunan yang sudah rubuh layak untuk tetap digunakan atau tidak. “Kalaupun tidak jangan dipaksakan,” ucapnya.

Sehingga ia berharap apabila kondisi yang sama terjadi kembali, daerah ini sudah memiliki mitigasi yang baik. Hal itu juga berdasarkan perintah Presiden.

Doni Monardo menuturkan melalui, Deputi Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rivai, menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan percepatan penanggulangan bencana di Sulbar dimana ia melaksanakan tiga arahan Presiden seperti perbaikan data base harus benar, kemudian melakukan percepatan pendampingan dan melakukan pemulangan pengungsi.

Ia menjelaskan total kebutuhan pendataan rumah di tiga kabupaten baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan sebesar Rp348.933.125.000.

“Ini insyaallah sudah kami fasilitasi dan dikomunikasikan dengan KPA, untuk di telaah di Kementrian Keuangan,” kata Rivai.

Sementara mengenai upaya percepatan yang dilakukan secara simultan dimana ia telah melaksanakan rapat, mengenai percepatan transfer dana tunggu hunian.

“Mamuju, Majene Rp2 miliar dan Mamasa proses untuk pengajuan PPK. Seluruh proses ini masih dalam uji publik, memastikan seluruh yang berhak mendapatkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan mengenai pembangunan rumah rusak berat, pihaknya juga telah berkoordinasi bersama sekda untuk pembangunan rumah instan.

Untuk dana talangan di masing-masing kabupaten berdasarkan kriteria rusak sedang dan rusak ringan, pihakanya mempersiapkan dana talangan, seperti Mamuju sebesar Rp22. 680.175.000, Kabupaten Majene, sebesar Rp7.757.650.000, dan Mamasa sebesar Rp1.152.300.000.

Sementara Inspektur Utama BNPB Teti Saragih, menjelaskan dari data usulan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulbar, pihaknya telah melakukan koreksi berdasarkan APIP, dan meminta pemerintah daerah melakukan validasi data.

“Usulan yang masuk ada banyak sehingga beberapa koreksi ada berupa data tidak lengkap, tidak layak tidak memenuhi kriteria ada yang dobel,” ujarnya.

“Ini yang kami harapkan dari data itu, sekda untuk dilakukan validasi lapangan untuk memastikan rumah yang memenuhi syarat menerima bantuan sesuai kriteria perundang-undnagan,” lanjutnya.

Pihaknya juga telah bersepakat untuk meminta melakukan pendampingan kepada perwakilan BPKP di Sulbar.

“Administrasinya dari BPKP pasti bisa dikawal, teknisnya nanti dari TNI, Polri bisa bantu, di samping apabila dibutuhkan fasilitator sipil itu bisa dilakukan,” jelas Teti.

Ia juga meminta untuk seluruh data diumumkan di masing-masing kantor seperti kantor desa, kelurahan bahkan ke lingkup RW.

“Tujuannya adalah, untuk mempublikasikan ke masyarakat adanya kontrol sosial, kita berharap masyarakat jujur dan berani bahwa rumah saya tidak rusak,” jelasnya.

Itu diharapkan agar pemberian bantuan tersebut, bisa tepat sasaran. Dengan begitu ia berharap rekomendasi BPK dan APIP segera ditindaklanjuti. Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya, diperiksa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Deputi Tanggap Darurat BNPB, Dodi juga menjelaskan, bahwa dana DTH harus dipercepat penyalurannya dengan begitu menurutnya bisa memulihkan perekonomian masyarakat.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP, menjelaskan progres penangan bencana gempa di Sulbar yang dilakukan Satgas Transisi ke Pemulihan utamanya di daerah terdampak seperti Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa telah memasuki tahap pemulihan dan edukasi.

“Terdampak gempa ada tiga kabupaten dan 11 kecamatan, 10 kelurahan dan 34 desa,” ucap Idris.

Menurutnya, Kabupaten Mamasa diketahui terdampak memasuki pekan kelima pasca gempa terjadi.

“Dalam empat Minggu pertama itu Mamasa, tidak kita masukkan daerah terdampak ternyata Minggu kelima sudah ada laporan yang masuk,” jelasnya.

Idris menjelaskan, untuk jumlah pengungsi saat ini menunjukkan pengurangan yang signifikan, dimana saat ini tersisa ada 5.700 orang pengungsi mandiri yang tersebar di 42 titik. Ia berharap dalam waktu dekat pengungsi yang ada bisa segera rampung.

Kemudian mengenai data orang meninggal dari Kementrian Sosial ada 108 orang dan seluruhnya telah diberikan santunan. Untuk luka ada sebanyak 278 orang yang harus rawat inap.

Jenis penyakit yang berkembang pada saat di pengungsian dan yang tertinggi yaitu ISPA. Sementara data reviu APIP BNPB untuk rumah rusak ada 14.173, unit. Ringan 6.260 unit, sedang 4.643 dan ringan 3.270 unit.

Untuk Mamuju, rusak berat ada 1.501, rusak sedang 3.487, rusak ringan 4.731. Kemudian Kabupaten Majene rusak berat, sebanyak 1.713 unit, rusak sedang 1.060 unit, rusak ringan 1.107 unit. Mamasa rusak berat 56 unit, rusak sedang 96 unit, rusak ringan 422 unit.

“Satgas telah menyelesaikan 100 bangunan gedung yang dibersihkan dan dikerjakan tujuh lembaga. Seperti Waskita Karya, ESDM peduli TNI, PUPR dan Hutama Karya, termasuk menyelesaikan 60 titik longsor,” jelasnya.

“Namun untuk 24 titik longsor di Bela dan Kopeang ini belum bisa tembus lantaran kesulitan melakukan penanganan,” lanjutnya.

Idris mengaku pihaknya juga terbantu dengan banyaknya jumlah relawan yang masuk membantu penangan bencana.

“Saat ini ada lebih 57 lembaga yang ter-registrasi kembali, dimana sebelumnya ada 200 dan jumlah saat ini yang berada kurang lebih 1000 orang,” jelasnya.

“Hambatan bagaimana mempercepat penanganan pendataan rumah ini masih jalan dan mudah-mudahan pemerintah kabupaten bisa membuat lebih cepat,” tandasnya.  (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *