Jangan Nekat Jadi TKW di Timur Tengah

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
KBRI di Bahrain saat memulangkan TKW asal Polewali Mandar.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS.CO.ID – Pemerintah sejak 2015 mengeluarkan moratorium pelarangan pemberangkatan tenaga kerja ke Timur Tengah, hanya saja masih ada warga negara Indonesia yang nekat untuk berangkat. Tak terkecuali warga Sulbar, imbasnya TKW harus menanggung sendiri nasib di negeri orang.

Rentetan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah seperti tidak ada habisnya. Mulai dari tindak kekerasan, lemahnya jaminan perlindungan, hingga gaji yang tak kunjung dibayar.

Nyatanya, pekerja migran yang berangkat dengan cara-cara yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah justru tetap ada. Sebab selain penghasilan, salah satu yang diminati ke Timur Tengah adalah bekerja sambil beribadah (haji dan umrah).

Sama halnya yang dialami, Seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Polman, Suryana Hartanti harus berurusan dengan KBRI karena tidak mampu lagi untuk bekerja di Bahrain. Akhirnya Ketua Indonesia – Bahrain Bussiness And Friendship, Yundini Husni Djamaluddin, berhasil memulangkan Suryana ke Polewali Mandar.

Sehingga Ketua Indonesia – Bahrain Bussiness And Friendship yang juga Staf Khusus Gubernur Sulbar, Yundini Husni Djamaluddin, mengatakan masalah yang dihadapi oleh Suryana harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat, yang akan berangkat ke Timur Tengah.

“Sampai sekarang pemerintah masih melarang pemberangkatan TKW ke Timur Tengah, jika ada itu melalui agen yang tidak melalui jalur pemerintah,” ucap Yundini, Minggu 25 April 2021.

Ia mengimbau, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan memaksakan diri ketika mengetahui negara di Timur Tengah ditutup. Sebab, hal tersebut membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit. Ditambah banyaknya TKW yang tidak mengerti budaya orang Arab, yang mengganggap pekerja adalah budak.

Apalagi biaya yang digunakan jasa agen bukanlah sedikit, dan risikonya besar dimana agen biasa memberikan ke tenaga kerja keuntungan yang didapatkan, itu pun mendapat pengurangan dari biaya pemberangkatan meski ada pemberian Allowancees atau uang saku.

“Kemudian mereka yang membayar visa dan itu mahal dan diberikan pelatihan tidak sampai satu bulan, dan itu tidak cukup sehingga tenaga kerja tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki pemahaman,” jelasnya.

Diketahui, bahwa kedutaan Indonesia di Bahrain hampir setiap bulan memakamkan orang yang meninggal karena sakit dan tidak kuat kerja.

Ia pun meminta, masyarakat bijak mempertimbangkan pilihannya apalagi ketika mau berkerja di Timur Tengah yang mempunyai karakter berbeda dari warga Indonesia.

Menurut staf ahli Gubernur Sulbar ini, ada tiga komponen penting yang harus berperan penting didalmnya seperti agen, orang yang memerlukan, masyarakat yang akan berangkat dan keluarga.

Ia juga mengaku sampai saat ini masih ada beberapa orang Sulbar yang meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Hanya saja itu tidak bis sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah lantaran tidak memiliki biaya. “Di KBRI itu tidak ada biaya memulangkan TKW,” ujarnya.

Ia menekankan, apabila tetap nekat berangkat tanpa memperhatikan risiko ditambah tidak memiliki skill dan keterampilan serta kesehatan yang mumpuni, maka bisa berdampak buruk.

“Masyarakat harus berhati-hati. Untuk bekerja tanpa skill yang memadahi khususnya di Timur Tengah,” tegasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *