Pelayanan Publik, Pemkab Diminta Pertahankan Predikat Zona Hijau

  • Whatsapp
Pelayanan Publik, Pemkab Diminta Pertahankan Predikat Zona Hijau
Bupati Mamuju St Sutinah Suhardi menerima kunjungan kerja Ombudsman Sulbar, Senin 19 April 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Bupati Mamuju St Sutinah Suhardi melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk kedua kalinya setelah dilantik sekaligus menerima hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Senin 19 April 2021.

Hasil Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju mendapat nilai tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat dengan predikat zona hijau dengan memperoleh nilai 91,63 di tahun 2019.

Sutinah Suhardi mengungkapkan siap saling mendukung dengan Ombudsman RI Sulawesi Barat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju.

“Walau kita dalam keadaan pasca gempa, kita akan berusaha untuk bergerak maksimal,” tambah Sutinah.

Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar, mengungkapkan kunjungan itu untuk menyampaikan bahwa akan dilakukan kembali uji kepatuhan tahun 2021. Hanya saja penentuan waktu pengambilan data dan tempat penyelenggara layanan yang dituju merupakan kewenangan Ombudsman pusat.

“Kita berharap dengan kegiatan hari ini (Kemarin, red) bisa melakukan intervensi dalam bentuk pendampingan kepada Kabupaten Mamuju agar bisa mempertahankan predikat hijau tersebut walau kita masih berada dalam kondisi pasca gempa,” kata Lukman.

Lukman juga berharap, pemerintah Kabupaten Mamuju bisa berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima mayarakat.

Dari pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal lainnya diantaranya program kerja sama peningkatan kualitas layanan publik pemerintah Kabupaten Mamuju dan upaya percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman.

“Mengingat pengaduan masyarakat terkait pemerintahan desa sangat banyak. Sehingga kami berharap atensi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pendampingan sesuai dengan regulasi yang ada dalam menyambut pilkades nanti. Agar laporan masyarakat yang masuk ke kami terkait dampak pilkades ini bisa diminimalisir,” pungkas Lukman. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *