Pemkab Majene Serahkan LKPD ke BPK Sulbar

  • Whatsapp
Pemkab Majene Serahkan LKPD ke BPK Sulbar
SERAH TERIMA. Pemkab Majene serah terima LKPD TA 2020 (Anaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan terinci Pemkab Majene, di Balai Diklat BPK Sulbar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Selasa 6 April 2021.

MAJENE, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 (Anaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan terinci Pemkab Majene, di Balai Diklat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulbar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Selasa 6 April.

“Saya mengucapakan terima kasih atas waktu dan kehormatan menerima kami untuk menyerahkan laporan, sungguh kami ingin menyerahkan tepat waktu namun karena adanya gempa dan Covid-19, sehingga aktifitas di Majene agak tersendat, namun dengan kerja keras dari semua tim, hari ini dapat diserahkan,” ucap Bupati Majene Lukman Nurman.

Diakui, bahwa Majene terbiasa tepat waktu, sehingga para tim bekerja maraton lembur siang dan malam untuk menyelesaikan. “Saya berharap dalam proses mengakhiri periode pemerintahan saya, ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan Pemkab Majene,” ungkapnya.

Dituturkan, diakhir periode Fahmi-Lukman ingin selalu mendapatkan yang terbaik terkait opini dari BPK, karena setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi. “Semoga laporan kali ini akan menjadi laporan yang terbaik yang diserahkan Pemkab Majene dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya. Saya berharap semua prestasi yang didapatkan dari BPK akan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi pemerintahan yang akan datang,” harapnya.

Kepala Perwakilan BPK Sulbar Hery Ridwan juga mengucap terima kasih kepada Bupati Majene dan Jajarannya atas upaya dan kerja keras yang telah menyusun laporan keungan ditengah kesibukan pasca gempa bumi yang terjadi di Majene. “Semoga kedepannya semua dapat normal kembali dan dapat lebih baik lagi,” ucapnya.

Diuraikan, sesuai amanat Undangan-undang (UU) maka BPK berupaya untuk terus memainkan perannya agar tata kelolah keuangan daerah semakin baik, transparan dan akuntabel.

“Selama beberapa tahun ini Majene telah melakukan perbaikan, BPK mengapresiasi atas semua upaya yang dilakukan. Karena pada dasarnya kaualitas laporan keuangan ditandai dalam bentuk opini WTP, itu semua atas berkat kerja keras Pemkab Majene selama ini, di BPK hanya melihat standar pengelolaan keuangan yang sesuai,” urainya

Hery berharap, agar pengelolaan kuangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepan. “Berkas laporan telah kami terima selanjutnya akan memeriksa secara terinci, secara profesional dan sesuai standar dan tetap independen. Tujuan pemeriksaan LKPD ini, untuk memberikan keyakinan memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” paparnya.

Diungkapkan, siklus keuangan daerah yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah penganggaran, kepegawaian, penggajian dan beban pegawai. ” Termasuk pengadaan barang dan jasa, persediaan, beban persediaan, belanja modal, aset tetap, aset tidak berwujud, penyusutan, amortisasi, hibah, bansos, subsidi tidak terduga, transfer, beban hibah, beban bansos dan beban subsidi,” terangnya.(hfd/smd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *