Pengelolaan Dana Haji Sesuai Syariah

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
Anggota DPR RI Komisi VIII Dapil Sulbar, Arwan Aras, saat menjelaskan di hadapan para peserta desiminasi pengawasan dan pengelolaan dana haji di era pandemi, di hotel Pantai Indah Mamuju, Sabtu 24 April 2021.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS.CO.ID – Kepastian mengenai kapan akan dibukanya penyelengaraan haji tahun 2021 belum diperoleh dari pemerintah Arab Saudi. Termasuk belum adanya kepastian kuota haji. Sehingga dana jemaah harus dipastikan betul aman dalam pengelolaanya.

Melalui Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Abdul Hamid Paddu bersama Komisi VIII DPR RI dapil Sulbar Arwan Aras, menggelar desiminasi pengawasan keuangan haji. Guna menyosialisasikan pengawasan keuangan haji di era pandemi Covid-19.

Kunjungan Dewan Pengawas BPKH bersama DPR RI juga dalam rangka membangun sinergi, saling tukar pandangan/pengetahuan dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji untuk disampikan kepada masyarakat.

Arwan Aras, mengatakan DPR RI ingin memastikan betul pengelolaan dana haji bisa mendapat nilai manfaat langsung kepada jemaah. Termasuk pengelolaan investasi oleh BPKH.

“Itu berlanjut terus sampai semua yang diharapkan dana manfaat bisa kita gunakan pada waktu musim haji,” kata Arwan saat dikonfirmasi usai kegiatan, di hotel Pantai Indah Mamuju, Sabtu 24 April 2021.

Ia juga meminta kepada seluruh peserta termasuk Kementrian Agama Provinsi Sulbar, agar menjadi penghubung untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai dana haji yang dikelola BPKH.

“Untuk Sulbar kami ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa ongkos haji dan nilai tambah yang dikelola BPKH. Hasilnya ditambahkan dari nilai kekurangan dan itu masyarakat belum mengetahui itu, sehingga melalui Desiminasi ini kita sampaikan,” jelasnya.

Legislator muda itu pun berharap masyarakat bisa paham betul mengenai bagaimana pengelolaan dana haji di BPKH. Sehingga tidak ada lagi riak-riak penyalahgunaan anggaran yang dikelola BPKH.

Ia pun mendorong BPKH untuk memperluas investasi dana haji yang bisa berdampak langsung ke jemaah ketika melaksanakan haji.

“BPKH kedepan harus mengikuti perkembangan, bagaimana jika nilai manfaat itu dirasa kurang tentu kita mau meningkatkan itu lebih banyak lagi dengan regulasi yang mendukung dan juga tetap dengan kehati-hatian,” jelasnya.

Sementara Dewan Pengawas BPKH, Abdul Hamid Paddu, menjelaskan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana haji yang dikelola BPKH terkelola dengan aman dan sesuai syariah.

“Insyaallah uang yang disetorkan jemaah haji bisa aman dikelola sangat baik sesuai amanat undang-undang, diawasi secara baik, dari BPK dan DPR serta dikelola sangat baik secara syariah,” ucap Hamid Paddu.

Termasuk bagaimana dana haji yang dikelola menghasilkan nilai manfaat yang digunakan untuk mencukupkan biaya pemberangkatan haji.

“Untuk tahun ini diperkirakan nilai manfaat mencapai Rp7,3 triliun, hasilnya itu sebagian di sisipkan untuk jamaah tunggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan dana haji yang disetor setiap jamaah di Kementrian Agama itu sekira Rp 72 juta tetapi jemaah hanya menyetor Rp 35 juta, kekurangan itulah menurutnya yang ditutupi oleh BPKH.

Menurutnya saat ini dengan kondisi ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19, itu juga berdampak pada berkurangnya pendaftar jemaah haji. Dimana rata-rata setiap tahun ada 700 ribu jemaah dan di tahun 2020 hanya 400 ribu.

Sehingga pihaknya harus berpikir, bagaimana memastikan keuntungan dana haji bisa tetap mendapatkan nilai manfaat dengan dukungan regulasi dengan tetap berpedoman pada sistem syariah.

“Di situasi pandemi kami mengatur dan Alhamdulillah hasilnya dapat keuntungan Rp 7 triliun, dengan mesiasati pasar secara hati-hati ditengah pandemi. Sehingga kami sangat ketat menyeleksi mencari tingkat terbaik dan sangat hati-hati dan syariah,” ujarnya.

Mengenai usulan investasi dari DPR RI pihaknya sangat mendukung, sehingga keuntungan nilai manfaat dana jemaah haji bisa lebih tinggi.

“Mendapat imbal hasil lebih tinggi itu biasanya di investasi langsung, investasi langsung itu bisa dengan surat berharga, hanya saja kalau investasi langsung harus cermat sekali karena risikonya agak tinggi,” bebernya.

Bidang Penyelengaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sulbar Suharli, mengatakan pihaknya merasa bersyukur lantaran dewan pengawas BPKH RI hadir dan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan anggaran penyelengaraan haji.

“Ini patut disyukuri karena meski kita sering menjelaskan berulang kali ke masyarakat hanya saja masyarakat kadang tidak mau mengerti,” kata Suharli.

Pihaknya juga telah mengikuti pembahasan tim krisis, dan hasilnya menyusun enam skenario penyelengaraan haji, untuk kuota haji 2021 yaitu skenario 100 persen, 50 persen, 30 persen, 20 persen, 10 persen, 5 persen.

Ia mendorong kepada anggota DPR RI untuk berusaha mencari solusi pemberangkatan haji sebab jika tidak maka calon jemaah haji akan terus mengalami penumpukan, di jemaah daftar tunggu.

Pada kesempatan itu hadir juga perwakilan Ketua MUI Sulbar, Abdul Mannan Musa, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Wahyun Mawardi, Kabid Penyelenggaran Haji Umroh Kanwil Kemenag Sulbar Suharli. (idr/sol)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *