Pengintegrasian Gender, Sepuluh Perempuan Nahkodai OPD Majene

  • Whatsapp
Pengintegrasian Gender, Sepuluh Perempuan Nahkodai OPD Majene
RAMPUNGKAN. Pemkab Majene merampungkan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka APE dalam pengintegrasian gender.

MAJENE, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene merampungkan verifikasi lapangan dalam rangka Anugrah Parahita Ekapraya (APE ) dalam pengintegrasian gender.

Verifikasi digelar secara virtual dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) RI di Jakarta, diikuti Bupati Majene Lukman PJ Sekda Majene Suyuti Marzuki, Staf Ahli Pendidikan Mustamin, Pimpinan OPD terkait dan Organisasi Perempuan serta stakeholder lainnya.

Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian PPA RI Dermawan saat membuka kegiatan mengatakan, untuk 2021 ini menjadi tantangan karena situasi Covid-19. “Apresiasi buat Pemkab Majene yang telah melengkapi data infromasi, khususnya pengarusutamaan gender sesuai waktu yang ditetapkan,” ucapnya.

Dikatakan, melalui verifikasi untuk melihat lebih dalam pengarusutamaan gender berdasarkan isian formulir. “Harapan kami memeroleh data lengkap komprehensif dan objektif sebagai dasar pertimbangan untuk nominasi PPE 2020 sebagai apresiasi yang berhasil dalam pengarusutamaan gender,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan verifikasi bersifat evaluasi sementara yang tidak secara otomatis menjadikan Majene masuk dalam nominasi, namun berpulang dari hasil verifikasi dan konfirmasi data.

Bupati Majene Lukman yang tengah berada diluar daerah mengatakan, Pemkab Majene telah berkomitmen untuk memberikan perhatian dalam percepatan pengarusutamaan gender. “Salah satunya menempatkan perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan. Dimana dari 32 pimpinan OPD jajaran Pemkab Majene, ada 10 diantaranya yang dinakhodai perempuan,” terang Lukman.

Tidak hanya itu, mantan Wakil Bupati Majene ini menyebut, hampir disemua sektor perempuan telah mengambil andil yang besar mulai dari sektor perikanan, perekebunan, pertanian sosial dan budaya. “Contohnya untuk hasil perikanan laut, perempuan tidak hanya menjual tapi juga mengolah dalam bentuk abon, kerupuk lalu di pasarkan,” urainya.

Bahkan lanjut Lukman, beberapa hari yang lalu telah membuka pelatihan keterampilan pengolahan coklat yang dilaksanakan BDI Makassar dengan melibatkan hampir 85 persen perempuan. Ia berharap, tim mampu mengambil bagian yang maksimal ditujuh penilaian ini, diantaranya Komitmen OPD, kebijakan kelembagaan, SDA, anggaran, data, informasi, metode dan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

“Kepada seluruh OPD jajaran Pemkab Majene perhatikan tujuh poin penilaian, untuk menemukan dan mengambil bagian serta berikan kontribusi yang terbaik agar dapat mencapai tujuan dengan cepat dan akurat,” harapnya.

Sementara, Pj Sekda Majene Suyuti Marzuki memaparkan, untuk menguatkan peran gender telah terurai melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Saya menyampaikan pencapaian indeks pemberdayaan gender (IDG), dimana kesenjangan antara kabupaten lainnya sangat jauh Majene berada diperingkat pertama dengan capaian 74,3, lalu disusul Mamuju utara, Mamasa dan lainnya,” rincinya.

Ia menambahkan, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Majene berada di peringkat kedua IPG di Sulawesi Barat. “Secara bergantian tim verfikator mengajukan pertanyaan kepada OPD terkait, termasuk kepada Bupati Majene, organisasi perempuan dan lainnya,” tutupnya.(hfd/smd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *