Hatta: Berpotensi Timbulkan Kecemburuan, TPP ASN Pemprov Segera Cair

  • Whatsapp
FOTO:IST
Sekprov Sulbar Muhammad Idris memimpin rapat penetapan TPP ASN di rumah jabatanya pekan lalu.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar kini bisa bernafas lega karena Pemprov telah mentapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pembayaran dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

Hal itu diketahui setelah Pemprov melaksnakan rapat yang dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan dihadiri Asisten III Bidang Administrasi, Darwin Jusuf, Kepala BKD Sulbar, Zulkifli Manggasali, Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Arianto serta beberapa OPD terkait lainya. Di rumah jabatan Sekprov belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, telah disimpulkan bahwa pembayaran TPP akan dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan ketentuan administrasi pembayarannya hanya di bulan Januari-Maret.

Selain itu, sesuai dengan kesepakatan bersama, SPJ TPP untuk Januari-April adalah masa percobaan sesuai Pasal 25 Peraturan Gubernur (Pergub). Maka dimungkinkan untuk e-kinerja dan presensi online dilakukan manual.

“Untuk memudahkan pembayaran disegerakan, kita merujuk pada pasal 25, capaian kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, semuanya dinilai 100 persen,” kata Idris.

Idris menekankan, meskipun dalam penyempurnaan kelas jabatan, terkait dukungan administrasi semua ASN melakukan SPJ secara manual, namun tetap harus membiasakan penggunaan e-kinerja.

Mengenai kondisi kerja pada beberapa lampiran Pergub, Idris meminta agar dievaluasi yang mana diinginkan mengalami perubahan, seperti terkait posisi penilaian TPP untuk pejabat eselon I, perhitungan beban kerjanya sebesar 75 persen dan prestasi kerjanya 25 persen.

Kemudian, untuk pejabat eselon II sampai eselon IV perhitungan beban kerjanya menjadi 85 persen dan prestasi kerjanya 15 persen. Sedangkan untuk pelaksana dan fungsional, beban kerjanya 75 persen dan prestasi kerjanya 25 persen.

“Setiap perubahan dan Pergub TPP diputuskan melalui SK Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang terakhir kehadiran dan keaktifan ASN harus ada catatan dari pimpinan OPD,” tutup Idris.

Dipastikan dengan skema itu, ASN satu dengan ASN lainya akan memperoleh pendapatan berbeda, tergantung dari kelas jabatanya.

*Menimbulkan Kecemburuan

Anggota DPRD Sulawesi Barat, Fraksi Nasdem Muh Hatta Kainang menyoroti pemberian TPP bagi ASN Pemprov Sulbar. Menurut dia tidak adil serta ada ketimpangan.

“Pergub Nomor 8 tahun 2021 soal tambahan penghasilan ASN. Kami melihat rumusan ada ketimpangan tidak melihat sejauh mana beban kerja di masing-masing OPD,” kata Hatta Kainang, Minggu 2 Mei.

Semestinya, sambung Hatta, skema Pergub ini disampaikan ke DPRD, karena itu dikuatkan Permendagri 77 tentang pengelolaan keuangan daerah ada persetujuan DPRD.

“Karena ada skema hitungan yang tidak objektif, bagi kami di DPRD Sulbar harusnya skema draft Pergub soal TPP baiknya diekspose di DPRD Sulbar. Apalagi dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah di pasal 58 ayat 1 adanya persetujuan DPRD,” ucapnya.

Hal itu menurutnya, menjadi warning bagi Pemprov Sulbar, ia berjanji akan menguliti itu pada saat pembahasan KUA-PPAS.

“Bagi kami ada disparitas, ada ketimpangan pemberian TPP antara satu OPD dengan OPD yang lain. Ini tentu akan mempengaruhi kinerja dan legalitas terkait beban kerja,” kata Hatta.

“Contohnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu ada penurunan, dibanding tahun kemarin padahal kalau kita pikir beban mereka adalah bagaimana percepatan realisasi program pembangunan kemudian mereka cendrung bersentuhan dengan hukum,” imbuhnya.

“Akan ada kecemburuan karena tidak ada pengkajian secara rasional dan empirik terkait pemberian TPP. Perlu ada sosialisasi karena ini menyangkut pendapatan tambahan dari ASN,” lanjutnya.

Politisi Nasdem tersebut berharap bahwa Pemprov Sulbar bisa menjadikan legislatif sebagai mitra yang baik.

“Kami berharap hal ini diekspose kembali mengingat posisi DPRD adalah mitra bukan bawahan atau tempat tembusan surat. Kami berharap TPAD membicarakan hal ini terhadap Banggar DPRD, mari kita mulai tradisi diskusi kritis dan rasional demi kemajuan dan progres ASN Sulbar yang profesional,” tandasnya. (idr/sol)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *