Pencairan THR ASN, Pemerintah Siapkan Rp47 Miliar

  • Whatsapp
FOTO: IST
Imik Eko Putro

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri serta pejabat negara, penerima pensiun sudah dapat mengajukan pencairan tunjangan hari raya (THR).

Hal itu disampikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulbar, Imik Eko Putro, penyaluran THR didasari atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2021 tentang THR dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Itu juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR kepada ASN, prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang bersumber dari APBN.

Ia menjelaskan, untuk besaran THR ASN di Sulbar bersumber dari APBN mencapai Rp47 miliar. Dasar pemberian THR adalah gaji yang diberikan pada bulan April tahun 2021 dan tidak dikenakan potongan iuran, tetapi tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Menurutnya, proses pencairan berproses sejak 28 April 2021 di KPPN, sehingga ia berharap kepada seluruh satker untuk segera mengajukan dokumen utuk dilakukan pencairan.

“Kami mengharapkan seluruh satker segera mengajukan dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan THR ke KPPN Mamuju dan KPPN Majene,”ujar Imik Eko Putro.

Pihaknya menjelaskan, nominal terendah THR sebesar Rp1.560.800 untuk golongan I/a dan nominal tertinggi sebesar Rp5.901.200 untuk golongan IV/e. Nominal tersebut belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang merupakan komponen THR.

Sementara Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Sulbar, Ihwan Mahmud menambahkan, THR tahun ini berbeda tahun 2020.

“THR tidak diberikan kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II, sedangkan THR tahun 2021 diberikan kepada seluruh aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan,” ucapnya.

Dia menguraikan, kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, THR diberikan sebesar gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Sementara kepada calon PNS diberikan 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Kepada pensiunan dan penerima pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Kemudian kepada penerima tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk ASN Pemda, pencairan THR masih memerlukan Peraturan Kepala Daerah, dengan tetap mengacu pada PP Nomor 63 Tahun 2021. Pembayaran THR bagi penerima pensiun juga dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun yang telah terdaftar pada PT TASPEN dan ASABRI.

“Jadwal pembayaran THR akan diatur oleh PT TASPEN dan Asabri,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *