Sambut Pemilu 2024, Bawaslu Sulbar Dorong Penguatan Regulasi

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
SAMBUTAN. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo di hadapan para peserta Sosialisasi Peraturan Bawaslu di Hotel Pantai Indah Mamuju, Selasa 25 Mei.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 diwarnai beragam dinamika. Utamanya karena pandemi. Agenda pemilihan selanjutnya dinilai akan menyuguhkan tantangan lebih berat lagi.

Selain karena kondisi pandemi yang belum juga berakhir, pihak pengawas diperhadapkan pada Pilkada, Pileg dan Pemilu serentak. Olehnya, dinilai butuh penyesuaian lebih dini, terutama terkait regulasi.

Bacaan Lainnya

Begitu penekanan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo dalam Sosialisasi Peraturan Bawaslu di Hotel Pantai Indah Mamuju, Selasa 25 Mei.

Menurut Sulfan, kegiatan ini juga menjadi bagian evaluasi internal Bawaslu, mengenai kinerja pengawasan. Diharap menghasilan ide-ide yang bermuara pada makin kuatnya partisipasi dan kontrol publik terhadap para pengawas pemilihan.

“Semangatnya adalah kerja Bawaslu. Bagaimana kita bisa melihat dan menilai apa yang sudah dilakukan Bawaslu, ini sudah benar atau tidak,” ucapnya.

Sulfan menjelaskan, pada Pemilu sebelumnya peran Bawaslu cukup dominan, mengingat setiap rekomendasi yang dikeluarkan harus ditindaklanjuti oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Apalagi putusan sengketa itu wajib dilaksanakan. Syukur karena semua putusan kita itu tidak dilakukan koreksi oleh KPU RI dan tidak dikoreksi lagi di lembaga peradilan yang lain, seperti PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara),” urai Sulfan.

Sehingga, menghadapi Pemilu 2024 yang tantangannya semakin berat, diperlukan sinkronisasi dengan lembaga lain, termasuk soal peraturan-peraturan pendukungnya yang diharapkan mendapat masukan dari para pihak terkait.

“Semoga itu bisa berjalan dengan baik, harapannya di 2024 meski tantangannya begitu berat. Ada pikiran dari kita semua untuk bisa sama-sama kita urai bersama,” bebernya.

Di tempat sama, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bahtiar Baetal menekankan bahwa Bawaslu harus hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam pemilu.

Apalagi dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2024 dimana, pihaknya masih disibukkan oleh perselisihan sengketa yang masih berjalan.

“Tujuan pengawasan mencegah konflik, mendorong partisipasi publik, menjadikan Pemilu berintegritas dan meningkatkan kualitas Pemilu,” kata Bahtiar.

Untuk agenda Pemilu 2024, perlu energi lebih besar lagi, mengingat tahapannya bakal sangat panjang dengan rencana penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, dilanjutkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada).

Bahtiar kemudian menjelaskan isu krusial pemilihan 2024, yang masih diperhadapkan pada kualitas data pemilih, netralitas ASN maupun status tenaga honorer, pergantian pejabat dan pemaknaan pergantian pejabat, praktik politik uang, mahar politik, hoax, isu SARA, larangan mantan terpidana, pengertian kampanye iklan kampanye medsos, pengawasan dana kampanye, hingga jual beli surat suara.

“Penguatannya itu harus pada staf. Termasuk Bawaslu harus membuat sistem pengelolaan informasi berbasis IT secara berkualitas,” sebut Bahtiar.

Dia menambahkan, Bawaslu RI kini tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi beragam tantangan pengawasan kedepannya.

Karenanya penting untuk mematangkan instrumen hukum. “Kami sedang melakukan mapping terhadap Perbawaslu yang ada. Kita memaksimalkan,” tandasnya. (idr/cm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *