Demo Terkait Bantuan Kerusakan Akibat Gempa, Validkan Data, Tolak Pihak Ketiga

  • Whatsapp
IST
BERUNJUK RASA. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulbar menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati Mamuju, Senin 31 Mei 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulbar mendorong penyaluran bantuan gempa berbasis partisipatif. Juga menolak keterlibatan pihak ketiga.

Tuntutan tersebut mengemuka saat ratusan massa KMS Sulbar menggelar unjuk rasa terkait penyaluran bantuan rumah rumah serta Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban gempa bumi, 15 Januari lalu.

Bacaan Lainnya

KMS mendatangi rumah jabatan Bupati Mamuju (Sapota) dan Kantor Darurat Gubernur Sulawesi Barat di Rangas, Mamuju, awal pekan ini.

Mereka diterima langsung Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi bersama sekretaris daerah dan pimpinan instansi terkait. Mereka melayangkan 7 poin tuntutan dan desakan melalui selebaran kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Disini, Koordinator Aksi, Irfan menyebut bahwa data penerima bantuan masih amburadul dan harus dilakukan validasi data berbasis partisipatif terhadap 9.719 calon penerima yang telah ditetapkan di tahap awal.

“Terbitkan juknis kriteria rumah rusak, baik itu berat, sedang, maupun ringan,” kata Irfan, Senin 31 Mei.

IST
KEPALA BPBD Sulbar, Darno Majid menerima pendemo di halaman kantor Gubernur Sulbar, Senin.

Selain itu; Membuat kanal aduan informasi khusus soal penanggulangan bencana; Menolak pembangunan untuk rumah rusak berat di pihak ketiga; Melakukann transparansi pengelolaan anggaran bencana; Memperjelas jaminan hidup untuk wilayah kabupaten Mamuju; dan Perjelas status kebencanaan Kabupaten Mamuju.

Di tempat sama, Ketua Netfid Sulawesi Barat, Ibnu Imat Totori menjelaskan bahwa selain problem data, kabar tentang pelaksanaan pembangunan rumah akan dibangun oleh pihak ketiga telah menambah kebingungan para penyintas gempa.

“Kami menolak pembangunan untuk rumah rusak berat dipihakketigakan,” tegas Imat.

Pihaknya pun mendorong agar validasi data rumah rusak di Mamuju berlangsung secara terbuka dan profesional.

“Karena data yang keluar itu sangat rancu dan amburadul. Ada banyak fakta yang kita temukan itu tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Misalnya, ada warga yang kondisi rumahnya rubuh, tapi masuk kategori rusak sedang dan ringan. Begitupula ada yang secara kasat mata rumahnya tidak terlalu parah, tetapi masuk kategori berat. Ini memprihatinkan,” ” bebernya.

Korban gempa juga meminta pemerintah daerah segera melakukan validasi partisifatif, sehingga publik dapat mengakses data tersebut.

“Jadi kalau ada kekeliruan dalam data, maka ada ruang untuk melaukan klarifikasi dan koreksi. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh Pemkab Mamuju, sebab kasihan warga kita yang jadi korban gempa jika ini tidak diperhatikan secara serius,” harap Imat.

Disamping itu, mendesak agar dana stimulan Rp 209 miliar agar segera disalurkan dengan memberikan kewenangan penuh kepada warga korban gempa untuk dikelola sendiri.

“Sebab ada kabar dan wacana yang berkembang, misalnya kategori rusak berat senilai Rp 50 juta akan dibangunkan oleh pihak ketiga. Jadi kita minta, warga korban sendirilah yang mengelola,” tandasnya.

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi yang menerima pendemo memastikan seluruh tahapan penyaluran bantuan stimulan dan DTH akan berjalan sesuai aturan dan petunjuk tehnis (Juknis) dari BNPB.

Tina mengatakan, dalam aturan pembangunan rumah dengan kategori rusak, dapat dikelola oleh pihak ketiga atau swakelola.

“Saya mau swakelola. Nanti teman-teman teknis yang akan meramu seperti apa teknisnya untuk swakelola ini,” paparnya.

Sekretaris BPBD Mamuju, Muh Taslim menjelaskan, penanganan terhadap dampak bencana tetap akan dilakukan secara partisipatif, dengan pelibatan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

“Pada prinsipnya kita akan melibatkan para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam tim pendamping masyarakat (TPM) untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Taslim mengatakan, saat ini tahapan penyalurannya akan dimulai dengan assesment bersama tim yang telah dibentuk oleh Dinas Pemukiman Penduduk (Perkim).

Selanjutnya, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas data akan kembali dilakukan uji publik, sebelum akhirnya disalurkan melalui rekening penerima yang akan mereka buka sendiri.

“Jadi semuanya saya pastikan tetap akan persuasif dan soft, karena dalam prosesnya akan tetap melibatkan masyarakat,” tegas Taslim.

IST
BUPATI Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi bersama Sekda Mamuju Suaib saat meladeni pengunjuk rasa.

BANTUAN MENGENDAP
Puas mengurai aspirasi di hadapan bupati Mamuju, massa bertolak ke Kantor Darurat Gubernur Sulbar. Mereka melayangkan dua poin tuntutan. Pertama, Pemprov Sulbar menyalurkan dana bantuan yang diendapkan di kas daerah untuk korban gempa.

“Dana sekitar Rp 1,2 miliar bantuan dari rakyat Indonesia masih tersimpan. Tidak disalurkan. Dan justru disimpan di kas daerah. Ini kan bukan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Harusnya segera didistribusikan karena itu sumbangan warga,” beber Imat.

Kedua, meminta kejelasan skema penyaluran bantuan untuk korban gempa senilai Rp 5 miliar, yang masing-masing Rp 2,5 miliar untuk Kabupaten Majene dan Rp 2,5 miliar untuk Kabupaten Mamuju.

“Skema penyaluran bantuan ini tidak jelas. Kami sudah minta ke Dinas Perkim dan BPBD untuk memperjelas skemanya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, ternyata juga tidak jelas skemanya. Pemprov hanya berdalih menunggu validasi data dari bawah. Harusnya kan jemput bola,” katanya.

Parahnya, tambah Imat, lima bulan pascagempa bumi, alokasi APBD Sulbar untuk penanganan gempa sama sekali masih nol rupiah.

“Yang ada hanya percepatan pembangunan kantor Gubernur Sulbar. Perlu diketahui, hingga saat ini masih ada desa yang terisolir, belum optimal perhatian ke sana. Masa tanggap darurat dicabut Pemprov Sulbar, padahal harusnya ada dana untuk membuka akses ke sana. Harusnya serius penanganan pasca gempa ini,” ujar Imat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Amujib mengaku harus berhari-hati dalam memanfaatkan dana bantuan.

Itulah sebabnya sampai saat ini beberapa anggaran masih tersimpan di kas daerah.

Disebutkan, anggaran dalam Kasda Pemprov Sulbar saat ini sekira Rp 1 miliar. Lainnya untuk perbaikan rumah dan rumah ibadah telah dikelola melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) senilai Rp 3 miliar dan Dinas Sosial Sulbar mengelola Rp 958 juta.

“Bantuan sosial ini masih dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan jika itu mendesak maka akan digeser semua menjadi kebutuhan perumahan,” kata Amujib.

Untuk menyalurkan dana tersebut katanya, harus sesuai prosedur. “Kita tidak ingin ada masalah hukum yang muncul di kemudian hari apabila penggunaan dana tidak akuntabel yang tidak didasari data dan fakta,” terang Amujib.

Meski itu terkesan ribet dan memakan waktu tidak singkat, namun menurut Amujib harus diikuti sesuai regulasi.

Setelah mendapat respon dari para pihak terkait, pendemo memberikan ultimatum agar tuntutan mereka bisa terealisasi dalam dua pekan kedepan. Jika diabaikan, Aliansi Masyarakat Sipil akan melakukan unjuk rasa besar-besaran.

Amujib mengaku aksi yang dilakukan serta tuntutan massa aksi merupakan cambuk bagi pemerintah, khususnya pemprov Sulbar. (idr/cm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *