Penjaringan Dinilai Cacat Prosedural

  • Whatsapp
Penjaringan Dinilai Cacat Prosedural

PROSES penjaringan Balon Ketum KONI kali ini, juga diwarnai dinamika.

Sekretaris KONI Sulbar Periode 2017-2022, Hasrat Lukman, melayangkan protes sekaligus sorotan terhadap proses yang sedang berjalan.

Bacaan Lainnya

Mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon telah melanggar hukum dan cacat prosedural.

Rahmat Idrus, kuasan hukum Hasrat Lukman, menjelaskan bahwa tim tidak transparan dan terkesan memihak. Kliennya tidak diberikan ruang untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan Ketua KONI Sulbar.

Menurut Rahmat, bertentangan dengan prinsip keolahragaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 3 tahun 2005 junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007.

“Menurut kami ini telah melanggar Undang-undang keolahragaan dan Peraturan Pemerintah, terlebih AD/ART KONI,” terang Rahmat.

Dijelaskan bahwa saat musyawarah awal di Majene, Jumat 18 Juni 2021, telah disepakati empat poin yang menjadi rujukan pelaksanaan musyawarah.

“Disitu disetujui tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon dan ketua umum, namun setalah tim penjaringan melaksanakan pembukaan pendaftaran yang ditentukan terkahir tanggal 20 Juni kemarin, itu tidak menerima berkas pendaftaran dari Hasrat Lukman dengan alasan telah terlambat melakukan pengembalian,” urainya.

Sementara, sambung Rahmat, saat musyawarah di Majene, tidak ada penekanan terkait pengambilan formulir. Hanya tahapan pendaftaran.

“Terkait asas yang terdapat UUD tentang keolahragaan bahwa keterbukaan merupakan prinsip demokrasi, itu terkesan tertutup dan tidak terbuka, panitia tidak pernah menyampaikan pengumuman ke publik baik melalui media massa dan media publik,” ujarnya.

Padahal, seluruh berkas syarat pendaftaran calon telah dipenuhi oleh kliennya, namun tidak mendapat ruang oleh panitia.

Ia pun, mendesak kepada panitia penjaringan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, sampai kliennya diberikan kesempatan berkompetisi.

“Oleh karena itu sengketa ini akan kami bawa ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAURI). Kalau memang hasilnya tidak memuaskan ini akan kami teruskan ke pengadilan,” tegas Rahmat.

Ia pun, memberikan peringatan, Somasi kepada pelaksana musyawarah untuk segera membuka kembali pendaftaran dan mengumumkan agenda penjaringan ini ke publik.

“Kami memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk memberikan tanggapan peringatan atau somasi. Apabila tidak ada tanggapan maka kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *