Perlindungan Bagi Pekerja, Pemprov Jajaki Kerja Sama dengan BPJS

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
BAHAS KERJA SAMA. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Iman M Amin di Mamuju, Selasa 15 Juni 2021.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemprov Sulbar kini menjajaki rencana kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menerima Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Iman M. Amin, di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa lalu.

Bacaan Lainnya

“Hal ini perlu mendapatkan respon secara positif, namun dalam menerapkannya harus melakukan proses evaluasi secara mendalam,” ujar Ali Baal.

Gubernur mengaku sesegera mungkin akan melakukan koordinasi secara mendetail kepada instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja Sulbar.

Dari pertemuan itu, Ali Baal meminta BPJS untuk mempersiapkan program perencanaan kerja, agar Pemprov bisa sesegera mungkin melakukan kajian.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Iman M Amin, mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Dimana melalui inpres tersebut pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengikutsertakan pekerja yang ada di daerah dalam program Jamsostek, baik jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, serta program beasiswa bagi anak pekerja.

“Program ini ada yang bisa dimanfaatkan atau bisa diambil gubernur terkait perlindungan masyarakat kerja yang masuk kategori rentan,” ucap Iman.

“Bisa menjadi strategi atau inovasi untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Sulbar,” imbuhnya.

Ia menuturkan, para peserta nantinya akan dikenakan biaya Rp 16.800 per bulan.

“Sudah ada yang terdaftar hanya ini sebagai upaya untuk memassifkan, untuk di Sulbar ada 13 ribu pekerja yang masuk kategori produktif dan aktif dari berbagai profesi seperti tukang ojek, pedagang pasar, nelayan,” jelasnya.

Iman berharap ada sinergi yang baik bersama pemerintah, agar seluruh pekerja di Sulbar mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *