Reforma Agraria Diharap Dongkrak Perekonomian

  • Whatsapp
Reforma Agraria Diharap Dongkrak Perekonomian
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Herjon Panggabean

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah mencanangkan program kampung Reforma Agraria sebagai bagian dari pemulihan ekonomi yang terdampak korona.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Herjon Panggabean mengatakan Reforma Agraria merupakan Program Prioritas Nasional (PSN) untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Salah satu bentuk Reforma Agraria ialah Kampung Reforma Agraria yang ada di desa. Itu juga sebagai upaya mendukung kebangkitan ekonomi di Sulawesi Barat, di tengah pandemi covid-19. Kami bersama Pemprov telah membentuk enam kampung di enam kabupaten,” kata Herjon, Rabu 9 Juni.

Enam kampung yang telah ditunjuk adalah; Desa Maju Malqbi di Kalukku Barat Mamuju, Desa Rumput Laut di Desa Kampuno, Desa Nilam di Desa Batu Parigi Tobadak Mamuju Tengah, Desa Gula Aren Di Pasangkayu, Desa Kopi Sumarorong Mamasa, Desa Abon Ikan di Deaa Nepo Kabupaten Polewali Mandar, dan Kampung Pengembangan kambing terpadu di Kelurahan Galung, Kabupaten Majene.

Dikatakan, pihaknhya bersama beberapa instansi vertikal telah membangun kesepakatan menghasilkan kegiatan bersama dalam rangka mensejahterakan masyarakat di setiap desa sebagai bentuk program peningkatan ekonomi.
Daerah sasaran akan mendapat pendampingan khusus serta pelatihan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di setiap desa.

“Kita optimis program tersebut bisa berjalan sukses, karena masyarakat ikut membantu dan mendukung dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” terang Herjon.
Selain itu ia juga menjelaskan sampai saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi dengan melakukan sertifikasi tanah di Sulbar.
“Kami akan mensertifikatkan seluruh bidang tanah masyarakat, dengan harapan sertifikat itu bisa dijadikan modal untuk membangun usaha dengan menjaminkan ke bank, itu sebagai upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi,” katanya.

Menurut Herjon, jaminan itu bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis atau usaha kerakyatan. “Dengan begitu masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya,” imbuh dia.
Pihaknya juga, akan mendapat pendampingan khusus dari pihak BPN sebagai bentuk keberlanjutan program tersebut.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyebut, reforma agraria merupakan komitmen pemerintah Indonesia agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *