WTP Ketujuh, Aset Jadi Catatan BPK

  • Whatsapp
FOTO IST
HASIL PEMERIKSAAN. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, melalui Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar menyerahkan LHP Keuangan Sulbar 2020, kepada Gubernur dan Ketua DPRD Sulbar, di Ruang Paripurna Tenda Darurat DPRD Sulbar, Senin 31 Mei 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemprov Sulbar baru saja meraih Opini WTP dari BPK RI. Predikat ketujuh secara berturut-turut. Tapi, bukan tanpa catatan.

Pemprov Sulbar pun berkomitmen segera merespon catatan-catatan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

Bacaan Lainnya

Awal pekan ini, Provinsi Sulawesi Barat resmi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan anggaran tahun 2020.

Hanya saja capaian ini masih disertai sejumlah catatan yang dinilai penting untuk mendapat respon secepatnya. Salah satunya soal aset yang belum dilaporkan.

Pengelolaan aset yang masih jadi catatan pihak pemeriksa mesti segera dituntaskan, disamping sejumlah rekomendasi lain.

Menurut Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa, rekomendasi itu terkait: pelaporan dana BOS, pengelolaan keuangan pada SMK dan SMA: serta adanya aset tetap yang tidak dilaporkan yang nilainya mencapai Rp 3,4 dan Rp 8 miliar.

Pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, BPK RI juga menemukan sejumlah kekurangan seperti belum adanya peta jalan provinsi yang memadai, pembangunan jalan dan jembatan belum berdasarkan analisa baik dan sejumlah kekurangan lainnya.

“Kami berharap DPRD Sulbar dapat memanfaatkan LHP BPK ini ini terutama dalam hal pengawasan anggaran. Kami juga berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak diserahkannya,” tegas Dori.

Sebelumnya, Dori menerangkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah (LHP) daerah Sulbar 2020, sudah sesuai Pasal 16 UU 15/ 2004, dimana pemberian opini atas kewajaran LKPD didasarkan pada empat kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan: kecukupan pengungkapan: efektivitas sistem pengendalian intern: dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2020 Pemda Sulbar telah sesuai SAP berbasis Akrual, diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Selamat bagi Provinsi Sulbar yang sudah ke tujuh kalinya berturut–turut dapat predikat opini WTP dan ini harus terus dipertahankan,” paparnya.

Capaian tersebut adalah yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sulbar di tengah pandemi covid-19 dan pascagempa bumi.

Penyerahan LHP berlangsung dalam paripurna DPRD Sulbar yang dipimpin Ketua DPRD, St Suraidah Suhardi, dihadiri Wakil Gubernur, Sekprov dan seluruh OPD serta Forkopimda.

LHP bertujuan meningkatkan hubungan kerja antara BPK RI dengan Pemda Provinsi Sulbar dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan Pemprov Sulbar, dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi umum.

“WTP yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulbar, bertujuan meningkatkan kualitas kinerjanya agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah provinsi yang pada hakekatnya mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang masyarakat provinsi Sulawesi Barat lebih baik lagi,” singkat Suraidah.

 

WTP Ketujuh, Aset Jadi Catatan BPK

OPD JANGAN LELET TINDAK LANJUTI REKOMENDASI BPK
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja keras semua pihak, termasuk dukungan dan perhatian para pimpinan dan anggota DPRD Sulbar.

“WTP yang ketujuh kalinya ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Capaian ini harus menjadi penyemangat untuk tetap kerja keras agar lebih baik dari ini,” kata Ali Baal, Senin.

Gubernur berharap kerja sama antara Pemda Sulbar dan BPK Perwakilan Sulbar terus terbangun dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan di daerah ini.

“Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan akan membuat organiasi pemerintahan semakin baik dan maju,” ucapnya.

Ali Baal menekankan, untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang kuat.

“Dalam hal pengelolaan anggaran, setiap nilai rupiah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, didasari prinsip efisien dan efektif, dan manfaatnya harus jelas untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Tak kalah pentingnya, setiap catatan yang menyertai hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait dan unit kerja di Pemprov Sulbar.

“Semua yang perlu ditindaklanjuti harus menjadi perhatian serius dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan ada masalah yang dibiarkan berlarut-larut, apalagi jika berpotensi menjadi persoalan hukum. Laksanakan dengan baik dan benar rekomendasi BPK tidak perlu menunggu batas waktu enam puluh hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” urai Ali Baal.

Mantan bupati Polewali Mandar ini juga menyampaikan apresiasi pada pimpinan BPKP Sulbar dan jajaran sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

“Juga kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulbar, Forkopimda dan semua pihak yang telah berperan bersama dalam membangun Sulbar, termasuk media yang selalu melaksanakan fungsi edukasi dan kontrol untuk mewujudkan Provinsi Sulbar yang Maju dan Malaqbi. Terima kasih,” tandas gubernur. (idr/cm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *