Manajemen Kebencanaan Dinilai Belum Optimal

  • Whatsapp
Manajemen Kebencanaan Dinilai Belum Optimal
BAHAS BENCANA. Koordinasi terkait kebencanaan dan dinamika kondisi alam antara pihak BPBD Provinsi Sulbar dan pimpinan BMKG Stasiun Majene, Senin 26 Juli 2021.

SULBAREXPRESS.CO.ID, MAMUJU – Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus menjadi prioritas saat ini. Apalagi Sulbar dinilai rawan bencana.

Rentetan gempa bumi yang melanda kabupaten Mamasa belum juga surut. Sampai kemarin, kawasan Bumi Kondosapata masih dilanda gempa kecil, dengan magnitudo 2-3 skala richter.

Bacaan Lainnya

Kondisi tersebut mesti jadi perhatian bersama para penentu kebijakan di daerah. Utamanya pemerintah Provinsi Sulbar.

Manajemen penanggulangan bencana perlu diperkuat. Utamanya terkait agenda pengurangan risiko bencana. Begitu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman, Senin 26 Juli.

Ia mendorong agar pemerintah provinsi betul-betul seriud mempersiapkan diri. Jangan sampai seperti selama ini yang terkesan tidak serius menghadapi potensi bencana yang setiap waktu bisa terjadi.

“Kita di Komisi IV sudah memberikan warning khusus kepada pemerintah provinsi, mengingat kita berada diatas lempengan yang bisa kapan saja terjadi bencana gempa. Ini menjadi ancaman bagi kita dan ini tidak bisa ditentukan kapan ancaman itu datang,” paparnya.

Sudirman dari Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa eksekutif tidak boleh lengah, seperti kejadian bencana sebelumnya.

“Kami meminta pemerintah untuk siap siaga dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Jangan seperti pengalaman tahun lalu nanti mendapat masalah baru sibuk. Artinya, tidak siap untuk itu, sehingga dalam mengeluarkan kebijakan jadi serba salah,” bebernya.

Sebelumnya Sudirman mengaku bahwa dari beberapa pertemuan yang telah dilakukan, hal tersebut sudah sering ia sampaikan ke pihak eksekutif, namun menurutnya hingga saat ini belum juga ada respon baik dari Pemprov.

“Buktinya di BPBD pagu anggaran yang disiapkan sangat minim bahkan saya anggap tidak ada untuk bencana, apalagi di Mamasa setiap hari gemuruh,” beber Legislator Sulbar Dapil Mamasa ini.

Sudirman menjelaskan, meski Mamasa terus diguncang gempa namun belum ada agenda membahas hal tersebut (manajemen penanggulangan bencana). “Karena arahnya semua ke infrastruktur,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan bukan saja pada infrastruktur tetapi juga bagaimana melakukan edukasi dan menguatkan mental masyarakat agar kuat dalam menghadapi bencana.

“Sehingga rakyat kita tidak risau dengan kondisi seperti ini, dengan mengedukasi dan mensosialisasikan ke masyarakat terkait bencana. Bukan hanya gempa, tetapi bencana yang lain termasuk longsor dan banjir, apalagi Covid-19,” urai Sudirman.

Lebih jauh ia berharap kepada para pihak terkait, agar bisa turut berkontribusi baik swasta maupun lembaga-lembaga lain untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di seluruh wilayah Sulbar.

DANA BTT
Sementara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, mengaku telah membangun komunikasi efektif dengan para pihak terkait gempa di Mamasa.

Senin kemarin, tim BPBD menyambangi Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Majene untuk mengumpulkan data terkait gempa Mamasa.

Kepala Seksi Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar, Swandy menerangkan bahwa koordinasi dan monitoring membahas pascagempa mamasa dan rencana tindak lanjut dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

“Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa di mamasa masuk kategori atau tipe gempa Suam, yang terlokalisasi dan dalam satu hari bisa terjadi beberapa kali secara beruntun. Warga diimbau tak panik berlebihan, tapi juga tetap waspada,” paparnya.

Sebagai bentuk pencegahan dini, kata dia, pihak BMKG telah memasang empat alat pendeteksi gempa di wilayah Sulawesi Barat.

“Seismograf atau alat pemantau gempa tepasang di daerah Pamboang Majene, Kelapa Tujuh Mamuju, kemudian di Pasangkayu dan Mamasa masing-masing di sekitar rumah jabatan bupati,” urai Swandy.

Mengenai antisipasi dini gempa di Mamasa, sejauh ini pihaknya hanya bisa membangun koordinasi. Belum ada upaya penyiapan logistik ataupun kegiatan mitigasi bencana secara maksimal.

Kendalanya, kebutuhan anggaran yang tersedia melalui dana Bantuan Tak Terduga (BTT) masih berkuata pada proses birokrasi di pemerintahan daerah. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *