Penyaluran DTH Korban Gempa Mamuju, Kinerja Eksekutif Dinilai Lelet

  • Whatsapp
Penyaluran DTH Korban Gempa Mamuju, Kinerja Eksekutif Dinilai Lelet
SWADAYA. Pembangunan kembali rumah rusak berat akibat gempa yang terjadi Januari, lalu. Sebagian besar warga Mamuju berinisiatif mendirikan hunian seadanya. Sampai kemarin, bantuan pusat masih tersimpan di kas daerah.

SULBAREXPRESS.CO.ID, MAMUJU – Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban gempa dengan rumah rusak berat belum juga dilakukan. Hasil assessment jadi alasan pihak terkait.

Padahal proses validasi data korban gempa di Kabupaten Mamuju ini, berjalan hampir dua bulan. Belum juga tuntas.

Bacaan Lainnya

Kondisi ini mendapat sorota dari pihak Legislatif Mamuju. Kinerja eksekutif dinilai sangat lambat.

Penyaluran DTH Korban Gempa Mamuju, Kinerja Eksekutif Dinilai Lelet

Menurut Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto, belum tuntasnya data penerima bantuan menandakan lemahnya kerja-kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

OPD dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Mamuju.

“Tidak ada yang menerima, makanya masyarakat bertanya terus, mana ini dananya? Khusus untuk DTH dari pertengahan Maret seharusnya sudah jalan tetapi belum disalurkan karena alasan didata ulang,” kata Sugianto, Sabtu 24 Juli.

Ia mengaku, pertanyaan masyrakat terkait bantuan pusat yang sudah ada di kas daerah, sering ia jumpai ketika bertemu masyarakat korban gempa.

“Masyarakat menyampaikan ke saya waktu kembali ada gempa Mamasa. Mereka bilang gempa lagi pak dewan. Tapi kenapa itu DTH pasca gempa 15 Januari atau enam bulan lalu masih diendapkan terus BPBD dan Disperkimta Mamuju,” ujar Sugianto.

Politisi Partai Golkar itu, menuturkan seharusnya Pemkab Mamuju belajar dari daerah yang juga telah terdampak gempa. Seperti Kabupaten Majene

“Janganmi jauh-jauh. Di Majene urusan DTH sudah selesai. Padahal bersamaanji gempa Majene dan di Mamuju,” beber Sugianto.

Sebelumnya Pemkab Mamuju maupun Majene telah menerima dana Stimulus dari pusat. Anggaran yang tersalur melalui BNPB, mencapai Rp 209 miliar. Ini khusus untuk Mamuju saja.

Sementara Plt Kepala BPBD Mamuju, Muhammad Taslim membantah jika proses penanganan bencana yang dilakukan Pemkab Mamuju terkesan lambat.

“Kami tidak lambat. Memang Majene lebih duluan melakukan proses assesment karena anggaran mereka sudah siap. Majene mulai sejak Maret. Sedangkan Mamuju baru mulai pada Mei,” ura Taslim.

Sisi lain, kata dia, dalam pedoman BNPB, pihaknya tidak dibenarkan melakukan lompatan-lompatan tahapan. Semua tahapan mesti dilalui. Tidak boleh ada yang dilewatkan.

“Setelah assesment, saat ini kami masuk proses perekapan data. Setelah itu, proses uji publik selama 14 hari. Lalu, pembuatan SK penerima dan proses pembukaan rekening dan terakhir penyaluran. Proses masih panjang,” jelas dia.

Terkait jumlah penerima, Taslim mengaku, belum mengetahui angka pastinya. Sebab, data masih dalam proses rekapitulasi.

“Hanya kategori rusak berat yang bakal dapat DTH. DTH duluan disalurkan. Penyalurannya langsung Rp 1,5 juta, hitungannya selama tiga bulan,” imbuhnya.

Sementara bantuan stimulan untuk rumah rusak, baik kategori ringan, sedang dan rusak berat bakal disalurkan bertahap.

“Kategori rusak berat dan sedang dua tahap penyaluran. Kalau rusak ringan, satu kali tahapan saja,” terangnya.

Taslim meminta agar warga tetap bersabar menunggu jalannya setiap proses. BPBD Mamuju sudah berjalan sesuai koridor.

“Target Agustus kami melakukan penyaluran,” tandasnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *