Tenaga Kesehatan Tuntut Kejelasan Status

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
RS. Aktivitas pelayanan di RSUD Mamuju pada Senin 12 Juli 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Sebanyak 223 tenaga medis sukarela, RSUD Mamuju melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes menuntut kejelasan nasib.
Mereka merasa disepelekan, sebab sudah cukup lama tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah mengenai status mereka.

Salah seorang tenaga medis sukarela RSUD Mamuju, Mardiana mengaku telah melakukan pertemuan dengan direktur RSUD Mamuju, untuk menyampaikan keluhan, namun tidak menemukan titik terang.

“Jadi kami merasa hanya tenaga kami yang dibutuhkan, sementara tidak ada jaminan yang kami dapatkan,” kata Mardiana, saat dikonfirmasi Senin 12 Juli.

Ia menjelaskan, seluruh tenaga kesehatan mulai dari Perawatan Mawar, Perawatan Melati, NICU, Cempaka, Edelwis, UTD, Perawatan Ponek, IGD, Radiologi, Laboratorium dan Supir Ambulnce memilih mogok bekerja.

Pihaknya, mendesak RSUD Mamuju untuk memberikan jaminan kesehatan untuk tenaga medis dan keluarga inti, serta jaminan kesejahteraan.

“Kami hanya mendapatkan jaminan satu kali rawat jalan dan satu kali rawat inap selama satu tahun, itupun hanya untuk kami, tidak dengan keluarga inti kami, padahal kami perawat dan bidan sangat berpotensi menularkan penyakit kepada keluarga kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sejak kemarin, seluruh tenaga sukarela RSUD Mamuju telah menandatangani kesepakatan untuk istirahat bekerja, hingga mendapatkan kejelasan dari pihak RSUD Mamuju.

Direktur RSUD Mamuju, dr.Titin melihat aksi tersebut berkaitan pencabutan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan tenaga kontrak yang ditandatangani sejak 5 april 2021.

“Jadi sejak SK dicabut, mereka tidak ada statusnya. Saya sudah sampaikan, apakah mau bekerja dengan status sukarela,” kata dr. Titin saat dikonfirmasi Senin 12 Juli.

Ia menyampaikan, untuk jaminan kesehatan akan dijamin ketika ada SK kontrak, namun hingga kemarin belum ada kejelasan soal penerbitan SK tenaga kontrak.

“Dari awal saya sudah sampaikan ke Bupati dan Sekkab, kalau pencabutan SK ini akan mengganggu pelayanan,” beber dr. Titin.

Untuk sementara pihaknya memaksimalkan tenaga medis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada, meskipun menurutnya akan menimbulkan ketidaknyamanan.

“Ya mau bagaimana lagi, meskipun kami kekurangan tenaga, tapi akan kami optimalkan ASN yang ada,” papar dr.Titin.

JANGAN DIBIARKAN
BERLARUT-LARUT
Pemkab Mamuju dan RSUD mesti menyelesaikan persoalan tersebut, dan menentukan jalan keluar, karena dampak dari aksi tersebut akan berimbas pada pelayanan kesehatan di Mamuju.

“Kami masih menunggu sikap dari Pemkab Mamuju dan RSUD Mamuju, karena ini tidak bisa dibiarkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Masramjaya.

Senada dengan itu Anggota DPRD Mamuju, Sugianto mengatakan sebaiknya Pemkab Mamuju segera menerbitkan SK atau kebijakan khusus, untuk menjadi dasar pegangan bagi pihak terkait dalam menjalankan tugas.

“Bisa kita belajar dari kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, nakes yang ditugaskan menangani Covid-19 di wisma atlet itukan relawan yang diatur khusus kesejahteraannya, itu bisa dijadikan contoh oleh Pemkab Mamuju,” tutup Sugianto.

Kepala Dinas Kesehatan Mamuju dr. Acong enggan berkomentar. Ia mengaku baru mengetahui problem tersebut.
“Saya tidak mau komentar, saya tidak bisa jawab itu pak, karena saya baru dengar ini,” tandasnya. (Idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *