• Whatsapp
Muh Natsir

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gubernur Sulbar kembali dinyatakan siap meladeni interpelasi DPRD Sulbar. Menyusul tuntasnya pemetaan dana hibah Sulbar yang belum terealisasi.

Realisasi dana hibah dan Bansos Sulbar tahun anggaran 2021 menjadi pemantik lahirnya hak interpelasi DPRD Sulbar. Itu setelah gubernur tak juga menandatangani SK sejumlah dana hibah yang sebelumnya telah dibahas bersama.

Bacaan Lainnya

Sudah dua kali gubernur mangkir dari undangan paripurna dewan untuk memberikan penjelasan atak hak interpelasi tersebut.

Terakhir atau pada Senin lalu, gubernur bersurat dan beralasan masih butuh waktu untuk melakukan pemetaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola dana hibah.

Kemarin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, mengaku telah merampungkan pemetaan atau mapping. Hasilnya pun disampaikan ke Gubernur Ali Baal Masdar.

Demikian penjelasan Asisten I Bidang Pemkesra Sulbar, Muh. Natsir, Rabu 11 Agustus.

Tercatat 17 OPD yang menurutnya mengelola hibah dan bansos telah selesai melakukan pemetaan terkait program di masing-masing OPD.

“Sebentar malam, kami akan melakukan rapat pemaparan hasil pemetaan, setelah nanti ada petunjuk dari pimpinan (Gubernur Sulbar, red),” kata Natsir setelah memimpin rapat pemetaan di Aula Rujab Sekprov Sulbar.

Hasil tersebut nantinya, akan dipaparkan pada paripurna Interplasi DPRD, setelah tim melakukan penyusunan tanggapan atau jawaban untuk DPRD.

Menurutnya, pemetaan pada 17 OPD merupakan perbaikan data terkait jenis belanja yang melekat di setiap OPD. Utamanya terkait hibah dan Bansos.

Adapun gambaran hasil penelusuran, kata dia, tidak ada penghapusan program. Hanya saja perbaikan dan pergeseran yang dilakukan, terkait kelompok pembelanjaan atau rekening yang digunakan.

Natsir pun menyebut, ada kemungkinan dilakukan pergeseran ke anggaran perubahan.

“Tidak ada yang batal, hanya nanti ada perbaikan apakah terhadap kelompok pembelanjaan ya atau rekening. Upaya itu apakah nanti akan ke pergeseran perubahan atau pergeseran kegiatan,” paparnya.

Natsir juga menjelaskan terkait program Hibah dan Bansos Sulbar yang berada dalam satu rekening dan masih mengendap.

Dikatakan, seluruh program yang berada di dalam satu rekening, merupakan cara untuk mempermudah sistem pembayaran atau percepatan pelaksanaan.

“Masing-masing OPD itu kode rekeningnya itu berbeda, maka kita cocokkan dulu setelah kita cocokkan apakah nanti ada perubahan atau pergeseran,” jelasnya.

Selain itu, ujar Natsir, beberapa OPD juga akan mengalami pengurangan program untuk menyesuaian anggaran. Tetapi hasilnya akan tetap diserahkan ke Gubernur.

“Kemungkinan ada. Bukan pengurangan, akan terjadi kegiatan-kegiatan kemungkinan tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Selain itu, terkait apakah SK nantinya akan ditandatangani oleh gubernur atau tidak hasilnya akan dilihat setelah pemaparan jawaban gubernur di paripurna Interplasi dewan.

Pada Senin 9 Agustus, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi menjelaskan bahwa pihaknya mendapat jawaban melalui surat gubernur bahwa belum dapat memenuhi undangan karena melakukan pemetaandana hibah.

“Kami memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus,” tegas Suraidah. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *