Cegah Maladministrasi, Pengendalian Internal Harus Diperkuat

  • Whatsapp
foto: IST
Pelaksanaan launching Akasi Perubahan Gerakan Masyarakat Bersih Korupsi Dana Desa ”Desa Gembira”, Senin 30 September 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Semua pihak khususnya penyelenggara pelayanan publik harus berkomitmen mencegah praktik maladministrasi. Itu bisa dilakukan jika dilakukan penguatan pada sistem pengendali internal.

Demikian dikatakan Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman Umar ketika mengisi materi dalam rangka memaksimalkan pemberantasan pungli yang dirangkaikan kegiatan launching Akasi Perubahan Gerakan Masyarakat Bersih Korupsi Dana Desa ”Desa Gembira” di Nal Cafe Mamuju, Senin 30 Agustus 2021.

Bacaan Lainnya

“Tentunya perbaikan sistem dan penguatan pada sistem pengendalian internal dan tentunya menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Lukman Umar.

Ia juga berharap adanya aksi nyata agar tidak ada lagi praktik-praktik pungutan liar terjadi di setiap lingkup layanan pemerintahan.

“Tentunya saya sangat berharap adanya aksi nyata. Sehingga tidak ada lagi praktik-praktik pungutan liar terjadi di setiap lingkup layanan pemerintahan,” imbuh Lukman Umar.

Selian itu, Lukman Umar di tengah menyampaikan materi juga menuturkan tentang posisi Ombudsman Republik Indonesia dalam Satgas Saber Pungli.

“Ombudsman Republik Indonesia itu merupakan salah satu anggota dalam Satgas Saber Pungli, yang mana itu berdasarkan Pasal 5 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” urai Lukman. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *