Dinamika Hak Interpelasi Dana Hibah-Bansos, Reformasi Birokrasi Masih Jauh

  • Whatsapp
IDRUS
RAPAT. Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar menyampaikan argumentasi dalam paripurna terkait Hak Interpelasi Dana Hibah dan Bansos Sulbar tahun anggaran 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID — Reformasi birokrasi diniai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Sulbar. Tergambar dalam carut marutnya program dana hibah dan Bansos tahun ini.

Begitu pandangan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim terkait kisruh realisasi sejumlah program dana hibah dan Bansos yang memantik lahirnya Hak Interpelasi DPRD Sulbar.

Bacaan Lainnya

Menurut Rahim, jawaban yang telah dilontarkan Gubernur Sulbar terhadap hak intepelasi dewan telah memberikan sinyal bahwa ada masalah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan kejadian ini kaitannya dengan Interplasi, menunjukkan bahwa gubernur sesungguhnya baru tersadar banyak OPD yang kerja asal-asalan, kerja sporadis, tanpa mempertimbangkan regulasi yang ada. Hal yang mudah dipersulit, dan ini makin menjauhkan semangat reformasi birokrasi,” urainya, Rabu 18 Agustus.

Senin lalu, gubernur memberikan klarifiasi kepada dewan terkait keterlambatan realisasi dana hibah dan Bansos Sulbar tahun anggaran 2021.

Penjelasan tersebut kini menunggu respon dari masing-masing fraksi di DPRD Sulbar. Agendanya terjadwal pada Selasa 24 Agustus mendatang.

Atas jawaban gubernur, kemarin, dewan Sulbar melaksanakan rapat Bamus di kantor sementara DPRD Sulbar.

“Kita lakukan rapat di Bamus dan telah kita susun jadwalnya. Lebih dulu kita rapat besok (hari ini) pukul 10:00 Wita, mengundang seluruh pimpinan fraksi untuk mendengar pandangan masing-masing,” ucap Rahim.

Legislator dari Partai NasDem ini menjelaskan, rapat yang diagendakan hari ini masih merupakan bagian dari tahapan Hak Interpelasi DPRD.

Selanjutnya, kata dia, masing-masing fraksi akan mengurai tanggapan atau penilaian sebelum DPRD Sulbar menyampaikan keputusan melalui rapat paripurna, pada Selasa 24 Agustus nanti.

Jadwal ini sebagai bentuk penyesuaian, mengingat gubernur menarget dalam sepekan, jajarannya sudah merealisasikan sejumlah program hibah dan Bansos yang tersendat.

“Yang jalan segera jalan. DPRD tentu beradaptasi dengan limit waktu yang diminta. Sehingga satu minggu dari waktu paripurna (Senin 16 Agustus), sudah mendapatkan informasi akurat dari pihak eksekutif apa yang disampaikan gubenur benar terimplementasi,” papar Rahim.

Politisi asal Polewali Mandar ini menekankan, muara dari seluruh rangkaian Hak Interpelasi DPRD Sulbar adalah bagaimana kebijakan pemerintah betul-betul terasa di tengah masyarakat.

“Kita ini harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Bantuan hibah dan bansos adalah berujung bagaimana membantu masyarakat menghadapi tantangan hidup di tengah pandemi,” ungkapnya.

Diketahui, paripurna terkait jawaban gubernur atas Hak Interpelasi dewan, pada Senin lalu (16 Agustus) adalah rapat yang ketigakali. Setelah dua kali terpending lantaran gubernur tak menghadiri dua undangan sebelumnya.

Dalam paripurna, gubernur menyampaikan permohonan maafnya, lantaran masih membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi kebijakan.

Pastinya, kata gubernur, ia sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan percepatan.

“Maka, saya memerintahkan kepada tim anggaran Pemprov bersama seluruh kepala OPD, untuk melakukan langkah-langkah percepatan dan terukur penyerapan anggaran pada APBD 2021,” papaar gubernur.

Bagi Akademisi Rahmat Idrus, penjelasan seputar dana hibah dan Bansos yang telah disampaikan gubernur tidak serta merta bakal diterima secara utuh oleh dewan.

“Kalau DPRD tidak puas terhadap jawaban gubernur, maka DPRD dapat menggunakan haknya yang lain. Yakni hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” papar Rahmat. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *