Interpelasi Dana Hibah-Bansos Sulbar 2021, Gubernur Janji Percepat Serapan

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
PARIPURNA HAK INTERPELASI. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menjelaskan dinamika realisasi dana hibah dan Bansos di ruang paripurna sementara DPRD Sulbar di Mamuju, Senin 16 Agustus 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gubernur memerintahkan jajaran untuk segera mempercepat realisasi anggaran daerah. Utamanya tim anggaran daerah.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar akhirnya memberikan penjelasan atas Hak Interpelasi Dana Hibah dan Bansos Sulbar tahun anggaran 2021 yang sekian lama tersendat.

Bacaan Lainnya

Jawaban gubernur disampaikan dalam paripurna interplasi DPRD Sulbar yang berlangsung pada Senin 16 Agustus. Dipimpin Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi bersama seluruh wakil ketua.

Gubernur menyampaikan permohonan maafnya lantaran sempat mangkir dari dua kali undangan dewan.

Menurutnya ketidakhadirannya pada undangan tersebut, lantaran masih membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi kebijakan, mengingat adanya beberapa perubahan formulasi tentang pedoman pengelolan keuangan daerah.

“Insyaallah sikap kehati-hatian akan selalu menjaga keselamatan serta kebaikan bersama,” kata Ali Baal saat menyampaikan penjelasan di hadapan anggota dewan Sulbar.

Ia menjelaskan, sebagai respon adanya keterlambatan realisasi pelaksanaan hibah dan bansos pihaknya sudah memerintahkan OPD dan tim anggaran untuk melakukan percepatan.

“Maka, saya memerintahkan kepada tim anggaran Pemprov bersama seluruh kepala OPD, untuk melakukan langkah-langkah percepatan dan terukur penyerapan anggaran pada APBD 2021.

Khususnya belanja barang dan jasa yang diserahkan ke pihak ketiga, maupun belanja Bansos, sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

“Untuk OPD yang telah melakukan penggaran pada APBD 2021, saya instruksikan untuk segera melaksanakan dan melaporkan segera realisasi dan pengembangannya satu minggu kedepan,” imbuh gubernur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang mengatakan penjelasan Gubernur masih akan dikaji dan menjadi sikap lembaga DPRD.

Politisi Partai NasDem ini mengaku masih menerawang terkait kebijakan pembangunan kolam renang yang di lakukan Pemprov.

“Kolam renang belum kami dapatkan bagaimana model desainnya. Kita perlu dengarkan penjelasanya secara mendalam dasar pembangunan kolam renang,” jelasnya.

“Dari jawaban Gubernur dan Sekprov akan dilakukan analisa mana menjadi jawaban dari pertanyaan kami. Bagi kami, satu minggu itu sudah jalan,” tandas Hatta.

Sementara Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris DP menjelaskan bahwa DPRD Sulbar dalam menggunakan hak interpelasinya murni didasarkan pada kepentingan masyarakat Sulawesi Barat, bukan karena kepentingan lain.

“Berangkat dari nawaitu untuk membangun Sulbar yang maju dan malaqbi. Hal itu (hak interpelasi) telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Idris melanjutkan penjelasan Ali Baal Masdar.

Ia menambahkan, salah satu permasalahan dari proses eksekusi hibah Bansos tahun ini adalah masih ditemukannya OPD yang dalam penganggaran perencanaannya menempatkan hibah Bansos di dalam satu rekening belanja.

“Itu tidak sesuai aturan. Makanya perlu dilakukan penyesuaian rekening,” ucapnya.

Menurutnya, hibah Bansos di APBD Sulawesi Barat tahun 2021 bisa dilihat dengan menggunakan tiga poin utama. Pertama, hibah Bansos yang tidak harus dengan SK Gubernur yang kata Idris, jumlahnya mencapai Rp 20 miliar lebih.

“Yang kedua, bisa dijalankan tapi harus dilengkapi dulu persyaratannya. Misalnya proposalnya. Kalau hilang, yah harus dilengkapi dulu. Yang ketiga, ada rekomendasi yang mengatakan terdapat hibah yang tidak bisa berjalan, (karena) tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat, karena sejak awal ada proses yang jumping. Tetapi kita berusaha agar hal ini bisa dijalankan, walaupun memang agak terlambat,” paparnya.

Sesuai dengan instruksi gubernur, Idris memastikan anggaran hibah Bansos itu bakal segera terealisasi. Begitu persyaratan yang dibutuhkan telah rampung, tak ada alasan bagi eksekutif untuk tidak mengeksekusi hibah Bansos tersebut.

“Kecuali yang tidak memenuhi syarat dan akhirnya tetap tidak bisa jalan, yah kita bawa ke perubahan. Itu kan anggarannya sudah ada. SK OPD-nya saja, itu sudah bisa jalan,” tegas Muhammad Idris DP. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *