Interpelasi Jangan Dipandang Negatif

  • Whatsapp
Interpelasi Jangan Dipandang Negatif

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID — DPRD Sulbar memutuskan menggunakan hak interpelasi untuk mengorek alasan tidak terealisasinya alokasi sebagian besar Dana Hibah dan Bansos tahun anggaran 2021.

Keputusan dewan Sulbar disebut sebagai bagian dari upaya penataan pemerintahan daerah yang lebih baik dan melayani.

Bacaan Lainnya

“Ini memang sudah menjadi tugas dan fungsi DPRD sebenarnya sebagai bagian dari pemerintahan di daerah. Jadi sah-sah saja, sepanjang terpenuhi syarat-syaratnya,” ujar akademisi asal Sulbar, Rahmat Idrus, Selasa 3 Agustus.

Peran dan fungsi DPRD tersebut dijamin oleh undang-undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menekankan bahwa dewan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu instrumennya adalah dengan menggunakan hak interpelasi.

Rahmat memaparkan, fungsi pengawasan melalui hak interpelasi merupakan instrumen check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan konstitusional, yakni adanya kontrol kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya.

Dijelaskan bahwa hak interpelasi umumnya lahir karena adanya hal-hal urgent yang sudah diputuskan namun belum dijalankan oleh pemerintah, dan wajib bagi gubernur untuk betul-betul memerhatikan pokok permasalahan yang mengemuka.

“Substansinya, saya melihat dengan digulirkannya interpelasi, pihak DPRD Sulbar menilai ada kinerja yang kurang. Kita lihat beberpa hal terkait pencairan anggaran,” imbuh Rahmat.

Dia melanjutkan, hak Interpelasi bermaksud mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah yang pada pelaksanaannya berdampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, untuk mengawasi anggaran dan tindakan yang diambil pemerintah agar setiap kebijakan tetap berjalan di koridor yang konstitusional.

Dewan pun mempunyai hak menerima atau menolak penjelasan dari kepala pemerintahan dengan ketentuan;

Jika menerima keterangan dan jawaban pemerintah, maka usul hak interpelasi tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diusulkan kembali menjadi materi interpelasi;

Jika dewan menolak keterangan dan jawasan pemerintah, maka dewan dapat menggunakan instrumen-instrumen konstitusional lainnya (jenis hak DPR lainnya).

Dosen pada beberapa perguruan tinggi di Sulbar tersebut menekankan, gubernur dan dewan memiliki tanggung jawab tidak ringan, yakni sama-sama menjalankan dan mengawal fungsi pemerintahan di daerah.

Karena itu, pemanfaatan hak interpelasi sebagai bagian dari fungsi legislatif agar tidak dipandang negatif.

Ia meyakini, dewan menempuh langkah tersebut karena melihat adanya sinyal kinerja eksekutif tak berjalan sesuai keputusan bersama yang telah tertuang dalam penganggaran daerah tahun ini.

“Bagi eksekutif sebaiknya jangan direspon berlebihan, apalagi menilai ada muatan politis. Harus dijauhkan dari unsur politis kalau kita memang betul-betul menghargai fungsi-fungsi dari lembaga negara,” tegasnya.

Polemik Dana Hibah Sulbar 2021, menggelinding sejak akhir Juli, lalu.

Ketidakjelasan Gubernur Ali Baal Masdar belum menandatangani SK dana hibah sekira Rp. 251 Miliar sesuai Perda provinsi Sulbar nomor 1 tahun 2021 tentang APBD dan belanja daerah mendapat sorotan beberapa legislator Sulbar.

Peruntukan belanja ini mengarah pada rumah ibadah, kelompok tani, nelayan dan sejumlah kegiatan sosial di Sulbar. Sudah tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2021, tentang APBD 2021.

Komunikasi telah dibangun oleh para pihak terkait, termasuk oleh sejumlah legislator dengan instansi pengelola anggaran dimakdus. Namun, tetap terbentur. SK gubernur tak kunjung terbit.

Alhasil, Senin 2 Agustus, paripurna DPRD Sulbar memutuskan memanggil gubernur untuk mengurai jawaban dan penjelasan terkait dinamika pelaksanaan Hibah dan Bansos Sulbar 2021.

Dalam rapat, inisiator Hak Interpelasi, Muhammad Hatta mengurai beberapa poin permasalahan realisasi program yang menurutnya harus mendapat jawaban yang jelas dari Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.

Hatta juga menyebut bahwa melalui langkah ini pihaknya berupaya mendorong percepatan serapan anggaran daerah, sesuai arahan pemerintah pusat.

“Sebagai satu kesatuan, eksekutif seharusnya bersyukur DPRD Sulbar betul-betul fokus pada tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan,” tandas Rahmat Idrus.

Sesuai jadwal dewan, pemanggilan terhadap Gubernur Ali Baal untuk memberikan jawaban atas Hak Interpelasi DPRD Sulbar, terjadwal hari ini.

Sebelumnya, Gubernur Ali Baal mengaku siap meladeni Hak Interpelasi dewan, sekaligus menyinggung persoalan ini agar tak disangkutpautkan dengan agenda politik. (chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *