Kisruh Proyek RS Darurat Sulbar, Dijamin Tuntas Tahun Ini

  • Whatsapp
DOK SULBAR EXPRESS
DIBONGKAR. Pihak pekerja menunjukkan sisa-sisa pembongkatan paving block RS Darurat Sulbar yang sampai pekan kemarin belum terbayarkan. Pemprov menjamin pelunasan tahun ini.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Kisruh proyek di RS Regional Sulbar mulai menemui jalan keluar. Dewan siap menjembatani. Pihak eksekutif menjamin penuntasan tahun ini.

Awal Pekan kemarin, pelaksana pembangunan RS Darurat di kawasan RS Regional Sulbar membongkar dan menghentikan sementara beberapa item kegiatan lantaran tak mendapat pembayaran dari Pemprov Sulbar.

Bacaan Lainnya

Menyikapi polemik di lapangan, pimpinan DPRD Sulbar turun tangan dan meminta pelaksana proyek untuk menghentikan aksi pembongkaran material.

IDRUS IPENK
BAHAS PROYEK. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim, dan Abdul Rahim bersama perwakilan pekerja proyek RS Darurat. Mamuju, Jumat 20 Agustus 2021.

Melalui Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim dan Abdul Rahim serta Legislator Rahayu, DPRD Sulbar meninjau kondisi RS Darurat dan bertemu tim mediator pelaksana proyek, Muhammad Ramli.

Kepada DPRD Sulbar, Ramli mengaku bahwa pihaknya sudah geram lantaran pembayaran material dan upah pekerja tak kunjung ada kepastian kapan dibayarkan. Nyaris enam bulan, katanya.

Pihaknya mengaku proyek tersebut digarap berdasarkan perintah Kepala BNPB Sebelumnya Letjen TNI Doni Monardo yang diketahui dan disepakati oleh pemerintah Provinsi Sulbar, lantaran kondisi yang mendesak akibat dampak gempa yang terjadi pada Januari, lalu.

“Kita hanya ingin mencari solusi, kemudian kita mengambil langkah-langkah selanjutnya,” kata Ramli usai pertemuan, Jumat 20 Agustus.

Pihak perusahaan dalam hal ini, Pandawa Lima sebagai mediasi proyek di rumah sakit regional, akhirnya menerima masukan dewan untuk menghentikan aksi mereka, termasuk mengaktifkan kembali pasokan listrik dan air di rumah sakit tersebut.

Ramli yang juga Koordinator Dewan Pandawa Lima mengungkapkan akan menunggu itikad baik dari Pemda Sulbar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kita hanya minta kejelasan pembayaran hasil pekerjaan proyek di rumah sakit ini,” tegasnya.

“Saya menerima solusi Pemerintah, jadi kita hentikan sementara dan tidak memutus air serta listrik sembari menunggu hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD,” imbuh Ramli.

Ia menambahkan, Pemprov seharunya tidak mempersulit apalagi menahan-nahan pembayaran karena dalam kondisi darurat dan bencana.

Lama tak dibayar pihak pelaksana proyek telah membongkar beberapa bagian proyek, seperti paving block yang telah rapi.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan bersama pihak mediator, disepakati untuk menghentikan sementara aksi pembongkaran.

Dewan pun telah mengatur jadwal untuk dilakukan rapat dengar pendapat pada Selasa 24 Agustus mendatang di kantor sementara DPRD Sulbar.

“Kita sudah sepakat agar sementara tidak dilakukan dulu pemutusan dan pembongkaran paving blok sampai menunggu hasil RDP,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

ANGGARAN
PERUBAHAN
Sementara Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP, mengungkapkan seharusnya masalah tersebut tidak perlu sampai ke DPRD lantaran itu problem di internal RS.

“Urusan itu kan urusan belanja rumah sakit saja, apalagi RS sudah BLUD, sehingga kewenangan penggunaan dana dan pertanggungjawaban bisa langsung dilakukan RS,” kata Idris, Minggu 22 Agustus.

Menurutnya, RS seharusnya sudah bisa mandiri menyelesaikan masalahnya. Namun demikian, gubernur telah memerintahkan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. “Penyelesaiannya akan segera dirampungkan,” tegas Idris.

Sekprov membenarkan bahwa sebelumnya pembangunan tersebut memang diperintahkan oleh Kepala BNPB sebagai respon tanggap darurat atas gempa bumi di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga pada bulan Maret 2021, pihak Pemprov sudah menyampaikan permohonan ke BNPB untuk melakukan penganggaran.

“Memang ini perintah gubernur kita take over diambil untuk penyelesaiannya, sehingga untuk penyelesaiannya harus di APBD perubahan karena tidak tercantum di APBD pokok,” tegas Idris.

Sekprov pun, meminta agar pihak vendor tidak ragu akan pembayaran. Hanya saja, perlu melalui mekanisme yang harus dirapikan. Ia mengaku bahwa persolan tersebut bukan masalah yang rumit, hanya saja dipersulit saja.

“Perintah gubernur pokoknya selesaikan dengan baik sesuai ketentuan norma yang berlaku. Kita jalan, jangan ada kesan bahwa ini nanti tidak dibayar,” imbuh Idris.

Penyelesaian pun nanti, lanjut Sekprov Pemprov akan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan koridor hukum.

Sementara Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Regional, dr Indahwati Nursyamsi memastikan pelayanan untuk seluruh pasien yang berada ditenda darurat, tidak terganggu pasca pembongkaran paving blok.

“Pelayanan masih kita laksanakan sekarang. Kita tetap membuka pelayanan semaksimal mungkin, sebatas kemampuan rumah sakit kami,” tandasnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *