Komisi IV Desak Pelunasan Utang RS Regional

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
RDP. Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman memimpin rapat bersama Direktur RS Regional dan perwakilan BPKPD Sulbar, Hasanuddin, Selasa 24 Agustus 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Komisi IV DPRD Sulbar mendorong percepatan pembayaran utang RS Regional. Rekomendasinya segera terbit.

Begitu hasil pertemuan Komisi IV bersama Wakil Ketua Dewan, Abdul Halim bersama Direktur RS Regional dr. Indahwati Nursyamsi dan pihak BPKPD Sulbar di ruang komisi IV DPRD Sulbar, Selasa 24 Agustus.

Bacaan Lainnya

“Apa yang disampaikan pihak RS itulah kenyataan di lapangan, sehingga harus dibayar hasil kegiatannya orang,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Sudirman.

Hasil kegiatan dimaksud salah satunya adalah pemasangan paving block yang sudah tuntas, rapi, namun dibongkar kembali pihak pelaksana proyek lantaran tak terbayar. Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah enggan membayarkan dengan alasan, program penanganan dampak gempa itu, tak masuk perencanaan.

Menurut Sudirman pembayaran bisa dilakukan dengan mengacu kepada permendagri 77 dan 32 tahun 2020 yang sifatnya urgen.

“Kalau kita melihat, ini masuk pada bantuan sosial yang tidak terencana karena darurat dan tiba-tiba, dan regulasi itu mengatur disitu,” jelas politisi Golkar itu.

Mengenai sumber keuangan, ia mengaku bisa menggunakan sisa dana sumbangan pihak ketiga (dari bencana gempa) dan tambahan dari dana BTT (biaya tak terduga) yang selama ini masih tersimpan di kas daerah.

“Kemarin masih ada anggaran sisa bantuan gempa Rp 1 miliar dialihkan ke pembayaran, kemudian dana BTT. Intinya ini rekomendasi harus dibayar,” sebut Sudirman.

Jika masih ada kendala atau kekhawatiran eksekutif akan menabrak aturan, maka akan dimasukkan ke anggaran perubahan tahun ini. “Kita minta pihak ketiga untuk bersabar untuk ke perubahan,” kata Sudirman.

Sudirman pun meminta agar pihak RS Regional segera menghitung ulang biaya yang dipakai bersama pihak kontraktor. “Siapkan RAB-nya, nanti akan ada audit didampingi APIP,” tandasnya.

Sementara perwakilan BPKPD Sulbar kukuh tidak berani mengeluarkan dana untuk proyek pembangunan RS Darurat itu dengan alasan tak punya payung hukum.

“Kami hanya melihat dari sisi regulasi. Toh, kalau mau ambil di luar masa tanggap darurat, tentu mesti melalui RKA dulu,” ujar salah satu Kepala Bidang di BPKAD Sulbar, Hasanuddin.

Sementara Direktur RS Regional, dr. Indahwati Nursyamsi menerangkan, meski memiliki dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), tetapi itu tidak cukup untuk membayarkan utang kepada pihak ketiga.

Kita tidak punya uang, saat ini rumah sakit tidak ada surplus. Malahan masih rugi,” ujar dr Indah.
Sementara perwakilan Pandawa Group sebagai utusan kontraktor, Ramli mengapresiasi langkah yang ditempuh DPRD dan RS Regional.

Namun ia mengingatkan agar realisasi pembayaran itu tidak berlarut-larut. Ia juga menerima keputusan dari pihak eksekutif dan legislatif terkait rekomendasi yang akan diterbitkan.

“Jangan sampai lagi tidak diindahkan, intinya karena sudah ada solusi dari eksekutif dan legislatif kita menerima sambil menunggu,” ujarnya.

“Jangan sampai dijanji, diperintahkan tetapi tidak ada juga. Itu akan menjadi polemik kembali,” sambung Ramli.

Yang jelas, pihaknya mengaku siap memasang kembali paving block yang telah dibongkar, apabila sudah ada kepastian pembayaran. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *