Lagi, Gubernur Tak Hadiri Paripurna Hak Interplasi, Legislator: Memang Ada Masalah

  • Whatsapp
FOTO:IDRUS IPENK
PARIPURNA, Ketua DPRD Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua Abdul Halim, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD hadir melalui dan virtual, di kantor sementara DPRD Sulbar, Senin 9 Agustus 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gubernur Sulbar kembali tak menghadiri paripurna Hak Interplasi DPRD Sulbar. Kali ini, alasannya butuh waktu lebih.

Sudah dua kali paripurna interpelasi DPRD Sulbar terpending. Gubernur mengaku masih harus melakukan pemetaan sebelum memberikan penjelasan terkait lambatnya SK pelaksanaan program hibah dan bansos Sulbar 2021.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna pada Senin 9 Agustus. Dipimpin Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi bersama Wakil Ketua, Abdul Halim, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, baik secara langsung maupun virtual.

Rapat yang sebelumnya sudah tertunda karena tak dihadiri Gubernur, diharap mendengarkan jawaban gubernur terkait dana hibah dan bansos yang tersendat akibat gubernur belum menandatangani SK tersebut.

“Kami mendapat jawaban melalui surat gubernur bahwa belum dapat memenuhi undangan karena melakukan pemetaan di OPD-nya ,” kata Suraidah, senin.

DPRD kata dia, masih memberikan kesempatan. Setelah ini, tak adalagi toleransi.

“Ini supaya jelas dan terang benderang saja, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti kelompok tani dan nelayan, apalagi di tengah pandemi. Kita juga tidak mau kalau ini menjadi Silpa yang tidak sedikit, Rp 130 miliar,” sebut ketua dewan.

Suraidah pun menyinggung alasan gubernur yang tak kunjung menandatangani SK hibah dan Bansos yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Apabila ketakutan gubernur karena tidak ingin bermasalah dengan hukum, ya, jalankan sesuai on the track. Kita juga tidak mau memaksakan satu hal yang tidak sesuai aturan,” tegas Suraidah.

“Kami memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus,” imbuh Politisi Demokrat itu.

Dalam suratnya, gubernur mengaku belum dapat memenuhi rapat hak interplasi yang dimaksud, mengingat pihaknya akan melakukan rapat pemetaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola dana Hibah-Bansos Sulbar tahun ini.

AKAL-AKALAN
Inisiator Hak Interpelasi DPRD Sulbar, Muhammad Hatta melihat alasan gubernur kali ini patut dipertanyakan. Bahwa pemprov memiliki masalah dengan dana hibah dan Bansos, lantaran baru melakukan pemetaan.

“Secara tidak langsung bahwa memang ada masalah disitu sehingga kami pertanyakan. Artinya, kenapa pemetaan tidak dilakukan dari awal? kenapa baru sekarang?,” ucap Hatta.

Sehingga melalui rapat paripurna yang dilaksanakan, Hatta pun menekankan jika kedepan gubernur masih mangkir, secara otomatis akan berlanjut ke hak angket.

“Belum tentu juga ketika gubernur datang, tidak akan berlanjut. Apalagi tidak datang secara otomatis akan kita angket-kan,” tandas Wakil Ketua Komisi II itu.

Sementara Legislator dari Komisi IV , Mulyadi Bintaha juga mengungkapkan bahwa pemetaan yang dilakukan pemprov hanya sebatas formalitas.

“Tidak mungkin tidak diketahui, terlalu kasar kalau saya bilang hanya akal-akalan saja. Saya dukung, kalau tidak hadir lagi, maka harga mati kita lanjut hak angket,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut sebahagian besar anggota DPRD sepakat, akan menaikkan status ke Hak Angket apabila agenda selanjutnya gubernur masih juga tak hadir. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *