Optimis Bisa Menekan Angka Stunting

  • Whatsapp
IST
GUBERNUR Sulbar, Ali Baal Masdar dan pejabat Provinsi Sulbar lainnya saat rakor terkait Stunting, Senin 23 Agustus 202.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Angka prevalensi Stunting di Sulbar masih di atas rata-rata nasional, mencapai 40.38 persen. Hanya lebih baik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Butuh langkah-langkah konkrit dalam upaya menekan Stunting atau kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antar instansi di Pemprov Sulbar, Senin 23 Agustus.

“Gubernur meminta mengoptimalkan pejabat fungsional untuk melakukan aksi di lapangan memperlihatkan aksi bersama. Mengintervensi secara menyeluruh menurunkan angka stunting,” ujar Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Natsir, kemarin.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Sulbar. Pemprov kata dia, akan fokus pada delapan aksi konvergensi.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr Asran Masdy, secara khusus Sulbar sebenarnya sudah memperlihatkan kemajuan.

“Angka stunting saat ini yang diketahui 40,38 persen. Angka stunting di Sulbar akan terkoreksi pada Riskesdas tahun 2023 berdasarkan riset kesehatan,” sebut Asran.

“Disitu terlihat angka stunting setelah sekian tahun reduksi dengan penangan kesehatan dan anak. Itu dari laporan aplikasi, program penaggulangan gizi disitu sudah terlihat ada perubahan. Semoga tidak jauh dari angka stunting sebenarnya,” sambungnya.

Namun meski begitu, angka pasti terkait stunting itu diketahui berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) setiap lima tahun sekali. Tetapi data lain yang bisa dijadikan perbandingan adalah Balitbangkes Kementerian.

Ia mengaku, saat ini Sulbar berada di angka sekira 22 persen berdasarkan data pusat gizi Dinkes. Dirinya optimis angka tersebut bisa ditekan melalui program dukungan yang selama ini dilakukan.

“Khusus di kesehatan, sudah fokus pada penangan kesehatan gizi, pengadaan makan tambahan pemberian vitamin penanggulangan kesehatan ibu hamil, wanita usia subur wanita usia subur sebelum kawin itu kita lakukan,” urai Asran.

Dalam upaya penurunan stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang bertujuan mempercepat penurunan kasus melalui serangkaian agenda.

Hal tersebut tertuang dalam delapan aksi konvergensi; analisis situasi; rencana kegiatan; Rembuk Stunting; Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia; Sistim Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data Stunting; dan Reviu Kinerja Tahunan.

Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas menekankan, aksi-aksi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan.

“Sulbar sudah memasuki aksi Rembuk Stunting. Semua kepala daerah sudah membuat komitmen untuk penanganan stunting, dihadiri kepala Bappeda masing-masing kabupaten dan Kepala Dinas Kesehatan,” kata Khaeruddin saat dikonfirmasi.

Ia mengaku meski Sulbar masih berada di angka tertinggi Stunting, tetapi semua pihak telah berkomitmen untuk menekan angka tersebut.

Berbagai dukungan juga telah diterima, upaya menekan angka stunting salah satunya dari Unhas. Termasuk mendorong kerja sama dengan Kemenkomaritim khusus untuk Kabupaten Mamasa.

“Ada dua kabupaten yang menjadi program sasaran yaitu Majene dan Mamasa, sehingga di Mamasa ada bantuan mendorong perbaikan gizi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar diberikan dari Kemenkomaritim,” jelasnya.

Khaeruddin menyebut kendala utama penanganan Stunting di Sulbar juga dikarenakan faktor budaya. Sebagian masyarakat menganggap ketika anaknya kerdil merupakan sesuatu yang biasa saja.

Melalui program bersama rembuk stunting, tambahnya, Pemprov optimis akan menekan angka Stunting Sulbar.

“Kami di tingkat provinsi, kita sudah lakukan langkah-langkah yang sifatnya progresif, melalui berbagai program,” ungkapnya.

Ia pun, menekan bagaiman posyandu aktif dengan melibatkan kader desa, kemudian menguatkan edukasi mengenai penangan ibu hamil.

“Itu semua melibatkan dinas kesehatan, ada BKKBN, dan tak kalah penting pihak pemerintah desa. Itulah yang kita lakukan sekarang,” tambah Khaeruddin. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *