Pemerintah Didesak Selesaikan Konflik Agraria di Sulbar

  • Whatsapp
IDRUS IPENK
SAMPAIKAN ASPIRASI. Ketua HMI Manakarra, Sopliadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor sementara DPRD provinsi Sulbar, Rabu 25 Agustus 2021. Ia rombongan mengurai problem pertanahan yang tak kunjung tuntas di provinsi ini.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah harus segera menyelesaikan konflik pertanahan di Sulbar. Masalah ini terus berlarut.

Sejumlah kasus Agraria yang ada di kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulbar secara umum harus segera diselesaikan dengan koordinasi positif dari para pihak terkait.

Bacaan Lainnya

Selama ini, lembaga maupun instansi terkait pertanahan terkesan jalan sendiri-sendiri. Alhasil berdampak pada sejumlah masalah pertanahan di daerah yang tak kunjung menemui jalan keluar.

Salah satunya kata Sopliadi, Ketua HMI Manakarra, dalam penyelesaian masalah pemukiman dan hutan lindung yang menurutnya sudah berlarut-larut.

‚ÄúDinas Kehutanan dan Pertanahan tidak pernah ketemu saat ini terkait kawasan hutan lindung, dibuktikan dengan adanya sertifikat yang terbit,” beber Sopliadi, Ketua Cabang HMI Manakarra.

Hal tersebut diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung sementara DPRD provinsi Sulbar, Rabu 25 Agustus.

Sopliadi melanjutkan, pihaknya menuntut agar lahan masyarakat yang telah disertifikatkan dan masuk dalam kawasan hutan lindung untuk segera dibebaskan.

“Agar tidak adalagi masyarakat menjadi korban akibat ketidak sepahaman dua lembaga dalam mengelola administrasi,” ujarnya.

“Kami meminta DPRD. Dari kedua lembaga ini menyelesaikan dan mensinkronkan data. Dan setiap turun melakukan proses pengukuran dan penerbitan sertifikat sehingga tuntas ini masalah,” imbuh Sopliadi.

Ia menjelaskan, secara kasuistik persoalan penerbitan sertifikat yang berada dalam kawasan hutan lindung banyak ditemukan di Mamuju.

“Seperti contoh di Tadui, sudah menjadi pemukiman sejak tahun 1960 dan baru tahun 1982 masuk dalam area kawasan,” kata Sopliadi.

RDP dipimpin ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi dengan menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah dan Balai Pemantapan Kawasan Kehutanan VII Makassar Hariani, melalui sambungan virtual.

Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah mengakui kelemahan saat ini. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Termasuk soal terbitnya sertifikat warga dalam kawasan hutan lindung.

“Mestinya ada koordinasi yang terbangun lebih bagus, supaya kita tau. Kalau masuk kawasan (hutan lindung) kami akan sampaikan,” ucapnya.

Hamzah juga mengakui, bahwa kondisi di Sulbar masih banyak kawasan pemukiman masuk dalam kawasan hutan. Sehingga dalam menyelesaikan persolan tersebut pihaknya masih mencari solusi bersama, tanpa merugikan pihak manapun.

“Ini sementara berproses di Kementerian. Kita di daerah, kabupaten dan provinsi hanya sebatas mengusulkan. Kewenangan sepenuhnya dengan pertimbangan teknis tentu dari pusat,” jelasnya.

Kementerian terkait, kata dia, sudah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dalam tahun ini.
Hamzah memaparkan, secara keseluruhan di Sulbar ada sekira 15 ribu hektar kawasan hutan sementara dalam proses pengusulan di Kementrian untuk dilakukan perubahan.

“Tetapi yang sudah disetujui pusat itu, sembilan ribu hektar. Khusus Mamuju ada dua ribu hektar. Dalam Perpres 88 tahun 2017, itu penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, karena memang sudah banyak yang masuk dalam kawasan. Sehingga kami masih terus carikan solusi,” paparnya.

Hamzah juga meminta pihak BPN dalam menerbitkan sertifikat agar lebih selektif lagi. Jangan sampai terkesan ada permainan.

Pemerintah Didesak Selesaikan Konflik Agraria di Sulbar
Ketua DPRD Sulbar, St Suraidah Suhardi saat memimpin paripurna dewan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Herjon Panggabean, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menuntaskan polemik adanya sertifikat yang terbit di kawasan hutan lindung.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut memang banyak ditemukan di semua daerah, sehingga pemerintah telah memberikan solusi melalui regulasi yang telah ditetapkan.

“Perpres 88 tahun 2017 dan PP 43 tahun 2021, keduanya mengenai pola penyelesaian tumpang tindi kawasan hutan. Keterlanjutan terbit sertifikat nanti akan diselesaikan dengan PP tersebut,” ucapnya.
Dijelaskan bahwa sampai saat ini, pihak terkait tengah dalam proses inventarisasi. “Dalam PP itu diberi jangka waktu tiga tahun untuk penyelesaiannya. Inventarisasi diberi waktu tiga bulan,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi turut mendorong percepatan upaya-upaya penuntasan masalah pertanahan di daerah ini.

Pihaknya pun menunggu hasil koordinasi dari Dinas Kehutanan terkait proses yang dilakukan di Kementerian.

“Saya juga berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk selalu mengawal ini bersama-sama kita disini untuk masyarakat,” tandasnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *