Enny Tekankan Pentingnya Pemenuhan Hak Anak

  • Whatsapp
IST
FOTO BERSAMA. Wagub Sulbar Enny Anggraeni Anwar bersama pemenang lomba pidato anak dalam rangka Peringatan Hari Nasional secara virtual. Rujab Wagub Sulbar, Selasa 7 September 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Masih dalam rangkaian Peringatan hari anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli, Pemprov menggelar peringatan hari anak. Secara virtual.

Peringatan ini diharap tak sekadar seremoni. Menjadi momen bagi semua pihak berpartisipasi menjamin pemenuhan hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Bacaan Lainnya

Semua kebijakan dan langkah yang diambil baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah hendaknya demi kepentingan terbaik anak-anak, terutama keselamatan anak di masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Selasa 7 September.

Tahun 2021 kasus Pernikahan Usia Dini di Sulbar mencapai 17,12 persen, menurun dari tahun sebelumnya.

Menurut Wagub belum cukup memuaskan, sebab faktanya Sulbar sendiri masih tergolong daerah tertinggi untuk fenomena tersebut. Ketiga di Indonesia.

Diperparah angka Stunting atau kasus gizi buruk yang juga belum mampu terbendung. Masih tertinggi kedua di Indonesia.

Sehingga Wakil Gubernur mengapresiasi sejumlah anak yang hadir dalam forum diskusi dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional 2021.

Menurutnya, melalui forum tersebut, maka pemerintah dapat mendengarkan langsung tuntutan dari anak, dimana ada 16 poin pada forum tersebut yang menjadi tuntutan utamanya mengenai pemenuhan hak anak.

“Hak-hak mereka sebagai anak, tentunya itu menjadi bahan pemerintah dalam mengevaluasi, apa yang menjadi tuntutan mereka,” kata Enny, di Rujab Wagub Sulbar, Selasa 7 September.

Generasi Sulbar diharap menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak anak. Karenanya, momentum hari anak yang dikemas sederhana secara virtual, agar tidak mengurangi substansi peringatannya.

Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Djamila menjelaskan agar anak sebagai generasi sudah seharusnya menjadi subjek dalam pembangunan, khususnya dalam hal memperjuangkan hak-hak anak.

“Anak tidak boleh menjadi objek melainkan menjadi subjek pembangunan. Dengan cara penguatan forum anak dalam sektor pembangunan, karenanya anak perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di setiap tingkatan,” ungkapnya.

Dia pun menyebutkan, berbagai permasalahan anak menjadi pekerjaan rumah bagi DP3AP2KB, selain pernikahan usia dini, stunting, juga menyangkut tingginya angka putus sekolah serta kekerasan terhadap anak.

Pihaknya pun telah mendorong hadirnya Kabupaten Layak Anak di Sulbar. Saat ini tercatat dua kabupaten berstatus KLA. Empat daerah lainnya diharap bisa memacu diri.

“Polman dan Majene dinobatkan sebagai kabupaten layak anak. Empat kabupaten lainnya diharapkan dapat mendorong diri untuk meraih predikat yang sama,” tandasnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *