KPU Sulbar-Pemkab Mamuju Teken MoU DP3, Upaya Mendongkrak Kesadaran Berpolitik

  • Whatsapp
IST
MOU, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang bersama Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud, melakukan penandatangan MoU terkait Desa Peduli Pemilu di Mamuju, Selasa 28 September 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Desa Tadui menjadi lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Mamuju, Sulbar.

Keputusan ini lahir dari kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar dan Pemkab Mamuju sebagai upaya meningkatkan kualitas Pemilu mendatang.

Bacaan Lainnya

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) berlangsung di Teras Demokrasi Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat oleh Ketua KPU Rustang, dan Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud, Selasa 28 September.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas’ud menyampaikan, pilot project tersebut merupakan inovasi dari KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ia berharap kegiatan serupa juga dapat dilaksanakan di tempat lain.

“Tentu kami atas nama pemerintah memberikan kewenangan penuh dan mengapresiasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat yang telah menggagas, inisiasi kegiatan ini. Kami memahami sepenuhnya, apa yang disampaikan Ketua KPU Sulbar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan kwalitas demokrasi,” jelas Ado.

Wabup berkeyakinan, tetap percaya terhadap kepedulian dan pemahaman masyarakat terkait dengan pilih memilih.

“Bahwa memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita tetap percaya bahwa hal ini kita bisa perbaiki dengan catatan, kita kerja secara bersama-sama. Semoga ini menjadi referensi di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat bahwa Kabupaten Mamuju sudah memulai ini,” imbuhnya.

Rustang mengatakan, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini disebut dengan istilah ‘Salili’ yang dalam bahasa Mandar dimaknai sebuah kerinduan, rindu dengan kondisi demokrasi yang kondusif, demokrasi yang berkualitas.

“Tentu lebih baik dari sebelumnya, bukan berarti bahwa kualitas selama ini tidak bagus, tetapi meningkatkan sumber nilai kebaikan, tentu kita harus maksimalkan. Bahwasanya dalam hal pemilihan itu dilaksanakan atas partisipasi masyarakat, salah satu indikator kualitas demokrasi ketika pemilihan umum partisipasi masyarakat meningkat,” jelasnya.

“Mudah-mudahan dari desa lahir kesadaran masyarakat yang lebih mumpuni,” sambung Rustang.

Sehingga dalam pelaksanaan partisipasi politik, diharapkan benar-benar menyalurkan berdasarkan kesadaran, kepedulian terhadap kegiatan politik, sebagai hak setiap warga negara.

“Kami sangat berharap dukungan dari Pemkab Mamuju, mudah-mudahan apa yang bisa dilaksanakan hubungannya dengan pendidikan politik ini, kita bertemu pada tujuan yang sama, yakni meningkatnya kesadaran masyarakat berpolitik. Sehingga kepedulian dalam satu desa itu terkait politik, semakin meningkat,” tutur dia.

Harapannya, di tengah masyarakat tidak adalagi istilah intimidasi, isu-isu ancam mengancam, dan tanpa hoaks politik. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *