Pembahasan KUA PPAS Sulbar 2022, Diwarnai Beragam Sorotan

  • Whatsapp
FOTO: IDRUS IPENK
BAHAS KUA PPAS 2022. Ketua DPRD Sulbar, St Suraidah Suhardi bersama Wakil Ketua Usman Suhuriah saat memimpin rapat di Aula Sementara DPRD Sulbar, Selasa 7 September 2021. Hadir pula Ketua TAPD Sulbar, Muhammad Idris DP.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, kemarin mulai melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov. Pembahasan terkait anggaran 2022 ini, tak berjalan mulus

Beragam sorotan datang dari tim Banggar DPRD Sulbar terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) Sulbar 2022 yang jadi fokus pembahasan.

Bacaan Lainnya

Salah satunya terkait kebijakan Pemprov Sulbar yang mengeluarkan alokasi bantuan iuran jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) di enam kabupaten. Dinilai terkait dengan angka kemiskinan.

Selain itu, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dinilai belum begitu optimal dalam menggarap beragam potensi daerah.

Karenanya, Legislator Abdul Rahim mengaku masih harus mencermati dan menganalisis seluruh muatan dalam dokumen KUA PPAS yang telah dipaparkan TAPD.

Rahim menjelaskan, pembahasan dilakukan sebagai upaya menyatukan persepsi arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni (ABM-Enny) untuk tahun depan.

“Ini sangat penting dan menarik untuk dicermati didalami, karena ini tahun terakhir kepemimpinan ABM-Enny,” ucapnya, Selasa 7 September.

Rahim yang juga Wakil Ketua DPRD Sulbar melanjutkan, salah satu alat ukur untuk mengetahui pencapaian pemerintah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Karena itu arah kebijakan yang disampaikan pak sekda, target pencapaian penurunan angka kemiskinan salah satunya terlihat tidak mengalami penurunan signifikan. Target 2022 berada di kisaran 10,25 persen. Ini masih cukup tinggi” ungkap Rahim.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata dia, seharunya angka tersebut sudah mengalami penurunan. Namun masih berada pada kisaran 11,50 persen.

Bagi Legislator Abdul Halim, dirinya mengaku belum melihat adanya terobosan OPD dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah.

“Saya tidak melihat ada optimisme para OPD. Khususnya ada tiga OPD tidak confiden (oercaya diri) menggarap potensi yang sudah cukup lama terpendam, seperti di perkebunan pertanian, perikanan. Tidak pernah dikelola serius,” tegasnya.

Menurutnya, jika itu dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber pendapatan yang besar bagi daerah. Sehingga ia mengusulkan akan membuat pertemuan khusus untuk membahas potensi yang ada di OPD.

“Ada 12 OPD yang diidentifikasi menjadi ruang penuh tantangan. Itu bisa mempengaruhi ruang fiskal daerah,” beber Politisi PDI Perjuangan itu.

“Seperi ini terus kultur OPD yang bekerja dengan asal, apa adanya. OPD jangan terlalu dimanjakan,” tegas Halim, menambahkan

Sementara Ketua Komisi II, Sukri Umar mengutarakan masukan kepada TAPD yang dinilai masih terkesan mengabaikan penanganan bencana.

Kader Partai Demokrat ini kemudian menyebut bahwa Pemrov Sulbar dibawah kepemimpinan ABM tidak serius dalam mengalokasikan anggaran terhadap kabupaten yang dilanda bencana.

“TAPD harus mempersiapkan alokasi anggaran memadai untuk mendukung penanganan bencana,” tegas Sukri.

DINILAI WAJAR
KUA PPAS sendiri memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah untuk setiap urusan Pemda disertai pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang melandasinya.

Adapun desain KUA-PPAS Sulbar 2022, secara umu meliputi; Alokasi Anggaran pendidikan Rp 532.872.046.672.00 (26,30 persen); Alokasi Kesehatan Rp 162.835.048.570.00 (11,88 persen); Alokasi Infrastruktur Rp 389.348.348.752.00 (39,49 persen); Pengembangan Kompetensi Aparatur Rp 9.571.196.283.00 (0,48 persen); Alokasi Pengawasan Rp 18.650.300.685.00 (0,93 persen).

Sejumlah masukan dan tanggapan dari anggota Banggar kepada TAPD Sulbar dalam rapat kemarin, dinilai wajar.

Termasuk mengenai asumsi Belanja pegawai yang mengalami peningkatan derastis sampai Rp 45 miliar dari Total APBD untuk 2022 yang diproyeksi mencapai Rp 2 triliun lebih.

“Ada kebijakan yang muncul berdampak pada belanja pegawai, dan ini akan kita jelaskan nanti,” kata Ketua TAPD Pemprov Sulbar, Muhammad Idris, DP, Selasa 7 September.

Termasuk mengenai penangan pasca gempa, dimana menurutnya kemungkinan secara eksplisit sudah masuk dalam pos belanja tertentu.

“Untuk memastikan itu akan ada telaah yang dilakukan Banggar bersama OPD tertentu,” ungkapnya.

Berkaitan upaya peningkatan PAD, dimana tim Banggar akan menindaklanjuti dengan membuat semacam lokakarya juga disambut positif.

“Ini menarik, Karena antara eksekutif dan legislatif harus satu. Artinya, kalau tidak ada kesepakatan, tidak jadi,” tutur Idris.

Sehingga, setelah rapat tersebut pihaknya akan menelaah kembali poin-poin yang juga menjadi sorotan dalam pertemuan. Termasuk terkait kinerja pejabat OPD Pemprov Sulbar. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *