Pemberlakuan Kebijakan Baru PNBP Nelayan, Sulbar Menunggu Keputusan Pusat

  • Whatsapp
IST
RAPAT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prof Fadli Syamsuddin memimpin rapat di ruang kerjanya, Rabu 28 September 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah berencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk usaha perikanan tangkap nelayan akan diberlakukan pemerintah.

Kabid Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Ruslan menjelaskan PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021. Regulasi ini mengatur tentang jenis dan nilai tarif.

Bacaan Lainnya

“Itu akan dimulai pemerintah tahun depan. Artinya izin-izin di sektor kelautan dan perikanan tidak lagi dipungut di depan, tetapi berdasarkan hasil,” tegas Ruslan saat dikonfirmasi, Rabu 29 September.

Dia menjelaskan, pemberlakukan itu juga diatur bagi kapal yang memiliki ukuran besar seperti kapal dengan besar 30 Gross Ton (GT). “PNBP itu berlaku bagi kapal-kapal yang izinnya keluar dari kementerian,” ucap Ruslan.

Menurutnya, untuk di Sulbar izin sementara ini masih ditangani pihak PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Pembayaran nelayan belum efektif dan sifatnya masih retribusi. Nanti kita lihat kalau sudah berjalan di pusat mengenai PNBP, kita akan menyesuaikan di daerah,” kata Ruslan.

Menopang upaya mengoptimalkan PNBP tersebut, beberapa pelabuhan nantinya akan dibenahi. Diharap mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait.

“Kedepan tidak dihitung manual, seluruh hasil tangkap akan diketahui melalui kamera, sehingga kita mau perbaiki dulu pelabuhan. Januari masih akan di uji coba utamanya perbaikan fasilitas pelabuhan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbat, Prof Fadli Syamsuddin mengatakan meski kebijakan itu banyak berubah tetapi secara subtansi hal itu tetap berpihak kepada nelayan.

“Kebijakan itu implementasi dari UUD Cipta Kerja. Memang banyak yang berubah, tetapi secara spirit itu memihak kepada nelayan. Lebih banyak perizinan yang dipermudah,” tandasnya.

DINILAI AKAN
MEMBERATKAN NELAYAN
Di lain sisi pemerintah pusat didesak untuk membatalkan kebijakan kenaikan PNBP yang sangat tinggi pada sektor perikanan karena sangat memberatkan nelayan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan saat menerima audiensi dengan para perwakilan nelayan, di Ruang Rapat Fraksi PKB, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 29 September.

“Saya minta nelayan jangan dianaktirikan, sementara sektor lain mendapat kemudahan seperti pajak mobil, pariwisata, investasi, lah ini nelayan malah dibebani kenaikan hingga 500 persen lebih,” kata Daniel.

Menurutnya, kebijakan yang memberatkan tersebut tertuang dalam PP 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Semua kebijakan pemerintah harus dikonsultasikan dengan para ‘stakeholder’ sehingga kebijakan membawa harapan dan memperkuat hulu hilir perikanan, bukan malah mundur dan memberatkan para nelayan,” katanya.

Lanjut legislator PKB ini, ikan yang dikonsumsi masyarakat seharusnya tidak dikenakan PNBP karena terkait dengan pangan, dan seharusnya pemerintah justru memberikan perlindungan.

Dia menilai, pemerintah harus memikirkan cara untuk meningkatkan daya saing pertanian dan perikanan yang masih tertinggal dengan negara-negara tetangga.

“Kalau itu tidak dilakukan, dampaknya terhadap petani dan nelayan Indonesia sangat besar. Kita tidak mau suatu saat kita lebih memilih impor berbagai hasil laut dan tani kita karena jauh lebih murah dan kalah bersaing, ini faktor fundamental yang harus dipikirkan pemerintah sejak dini,” tuturnya.

Perwakilan pelaku usaha perikanan, Said Aqil menyampaikan sikap para pelaku perikanan dan nelayan. Yakni menolak kenaikan PNBP yang tertuang dalam PP 85/2021, Peraturan Menteri (Permen) 86/2021, Permen 87/2021.

Para pelaku perikanan dan nelayan juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan yang tidak berpihak terhadap nelayan.

Dia juga meminta dukungan Fraksi PKB DPR RI untuk mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo dengan tembusan ke Menteri keuangan, Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Menteri KKP terkait hal tersebut. (idr-rmol/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *