Pemprov Bidik 38 Ribu Hektar Hutan

  • Whatsapp
IST
BAHAS HUTAN. Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP memimpin rapat revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat di kantor BAPPEDA Sulbar, Senin 13 September 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemprov bakal merevisi Tata Ruang Wilayah Sulbar. Membidik 38 ribu hektar kawasan hutan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Khaeruddin Anas 38 ribu hektar hutan akan digarap untuk beragam program. Baik itu agenda Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten

Bacaan Lainnya

“Revisi tata ruang Sulbar sudah mulai dibahas. Ada beberapa yang dibicarakan. Dan sesuai permintaan dari kabupaten, ada 38 ribu kawasan hutan yang direncanakan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pemanfaatan lahan,” papar Khaeruddin, Senin 13 September.

Menurutnya, revisi pengelolaan hutan Sulbar sebagai upaya pemerintah memastikan kawasan-kawasan tersebut tidak masuk dalam areal yang telah didiami masyarakat.

“Artinya, bukan kawasan hutan murni. Tetapi kawasan hutan yang sudah didiami penduduk masyarakat dan beraktifitas, tetapi dalam kenyataan peta masih dalam kawasan hutan. Nah itu yang kita lihat bagaimana sikap kita,” ujarnya.

Selain itu, kawasan hutan yang dibebaskan nantinya, akan dimanfaatkan mendukung program Pemprov di sektor pertanian dan perikanan. Salah satunya pengembangan udang Vaname.

“Yang kita usul kurang lebih 12.000 hektar, nanti kita lihat untuk sementara kita ambil 1.000 hektar.

Kemungkinan lebih untuk pengembangan udang vaname,” beber Khaeruddin.

Sementara untuk sektor pertanian, Pemprov mempersipakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi pada pengembangan sapi unggulan.

“Penyiapan untuk pembangunan sektor pertanian dan transmigrasi diantaranya yaitu pengembangan untuk peternakan, kaitan dengan pengembangan komoditi Sulbar. Ini sudah kita bicarakan tekhnisnya,” tandasnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP menjelaskan bahwa revisi RTRW Sulbar merujuk pada UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut kata dia, RTRW dapat ditinjau kembali dalam lima tahun, sebagai upaya untuk kembali kesesuaian antara dokumen RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dengan tersusunnya dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan upaya-upaya pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah di kabupaten dan provinsi dapat terus sinergi,” papar Idris.

Sekprov menambahkan, mencapai hal tersebut, beberapa isu perlu dijadikan prioritas. Antara lain, terkait kebencanaan, integrasi rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, proses penyusunan kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta batas wilayah provinsi dan kabupaten. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *