Literasi Terkait Bencana Perlu Diperluas

  • Whatsapp
IDRUS IPENK
MENJELASKAN. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP saat dalam kegiatan terkait kebencanaan di Mamuju, Rabu 13 Oktober 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID– Provinsi Sulbar merupakan daerah rawan bencana. Butuh kajian matang terkait mitigasi. Diperkaya edukasi bagi seluruh elemen masyarakat.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP menjelaskan penanggulangan dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik dan pengurangan risiko bencana dalam bentuk rencana aksi, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bacaan Lainnya

“Disini kita mencoba melihat bagaimana hasil kajian pasca bencana, utamanya pengelolaan tertentu misalnya; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan penanganan perumahan. Itu semua dirangkuman dari penelitian dan harus menjadi bahan pembelajaran kebencanaan,” papar Idris, Rabu 13 OKtober.

Olehnya, sumber daya manusia bidang pemulihan bencana yang masih sangat terbatas, perlu ditingkatkan melalui fasilitasi bimbingan teknis.

“Literasi kebencanaan itu harus ada peningkatan level pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan dan dampaknya apa,” imbuh Idris.

Sekprov mengakui, Sulbar masih sangat minim soal literasi kebencanaan, sehingga hal itu sangat berisiko. Keterlibatan seluruh pihak pun sangat dibutuhkan.

“Keterlibatan semua pihak pun sangat dibutuhkan, seperti sekolah, gereja, masjid itu harus menjadi media pembelajaran literasi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Lanjut Idris, pasca bencana yang terjadi di Sulbar perlu regulasi khusus yang tertuang dalam dokumen mengenai kontruksi bangunan di Sulbar.

“Kita jug mendorong di kabupaten harus memiliki dasar. Standar yang memastikan tidak boleh mendirikan bangunan apabila tidak sesuai spek konstruksi. Disini, pemerintah harus kuat membangun literasi publik, khusunya kebencanaan,” jelas Idris.

Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Darno Majid menjelaskan bahwa yang paling prinsip saat ini adalah bagaimana melahirkan suatu dokumen kajian kebutuhan pasca bencana. “Sebagai payung hukum dalam melakukan penangan bencana,” ujarnya.

Ditambahkan, berbagai upaya terus dilakukan BPBD dalam meningkatkan mitigasi terhadap bencana, seperti membentuk forum pengurangan risiko bencana.

“Jangan kita menganggap hanya BPBD yang mengetahui bencana. Kita ingin semua terlibat mulai dari desa, masyarakat, pengusaha sehingga dalam penanggulangan bencana tidak lagi menjadi masalah,” harap Darno. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *