Akhir Tahun Bakal Ketat

  • Whatsapp
Akhir Tahun Bakal Ketat
Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Syamsu Ridwan
Akhir Tahun Bakal Ketat
Kepala Dinkes Sulbar, drg Asran Masdy

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemerintah akan memberlakukan pengetatan kegiatan saat akhir tahun mendatang. Bagian pencegahan penularan covid.

 

Pemerintah akan melarang pesta tahun baru, pesta kembang api dan pawai pada saat malam tahun baru mendatang.

Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah kerumunan masyarakat yang berpotensi memicu penularan Covid-19.

Menurut Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Syamsu Ridwan, Polda Sulbar nantinya akan melakukan operasi Nataru 2021.

“Sebelum pelaksanaan akan dilakukan rapat koordinasi antar instansi terkait,” kata Syamsu Ridwan saat dikonfirmasi, Minggu 21 November.

Ia pun, meminta kepada masyarakat dalam perayaan natal dan tahun baru nanti agar mengurangi mobilitas.

“Petasan dilarang, untuk kembang api tentunya ada aturan-aturan yang membatasi. Selama masih adanya Covid-19, ini sangat ketat. Nanti akan dibahas di rakor bersama Pemda,” tegasnya.

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 secara serentak di seluruh Indonesia jelang Nataru per 24 Desember hingga Januari 2022 mendatang.

Kebijakan tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 setelah Nataru.

Pemprov Sulbar pun dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi untuk membuat regulasi terkait PPKM yang akan diberlakukan secara serentak di seluruh kabupaten di Sulbar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, drg. Asran Masdy. Pembatasan utamanya di tempat-tempat yang rawan menimbulkan keramaian.

“Jadi mengantisipasi lonjakan dan terjadinya gelombang ketiga jelang Nataru, PPKM kita berlakukan supaya tidak terjadi lonjakan lagi,” sebut Asran.

Ia mengaku, seluruh pihak nantinya akan terlibat dalam pembatasan yang akan diberlakukan.

“PPKM kemungkinan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, hanya saja secara teknis nantinya diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan yang mengatur adalah Dinas Perhubungan,” tandasnya. (idr/chm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *