Dana Transfer Pemprov Sulsel Dipangkas Rp1,6 Triliun

  • Whatsapp
Dana Transfer Pemprov Sulsel Dipangkas Rp1,6 Triliun
Andi Sudirman Sulaiman

MAKASSAR, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah Pusat akhirnya memangkas bantuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusul diterbitkannya daftar rincian alokasi dana transfer ke daerah serta dana desa total sebesar Rp1,6 triliun lebih untuk tahun 2022.

“Kita mengalami pengurangan pendapatan transfer sebesar Rp1,6 triliun lebih yang terdiri dari, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada fisik berkurang sebesar Rp152 miliar lebih, dan DAK non fisik berkurang sebesar Rp1,2 triliun lebih,” sebut Pelaksanaan tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.

Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga berkurang sebesar Rp76 miliar lebih, begitupun Dana Bagi Hasil Lainnya ikut berkurang sebesar Rp153 miliar lebih. Pengurangan itu, kata Sudirman, tentunya sangat memengaruhi struktur komposisi Belanja Anggaran 2022 yang telah direncanakan.

Ia menjelaskan, hal tersebut terkait pendapatan yang tertuang dalam RAPBD sudah diajukan sebelum penetapan dana transfer pusat ke daerah. Sehingga, dapat digambarkan bahwa target Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp10,8 triliun lebih.

Itu bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,9 triliun lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp5,7 triliun lebih dan Lain-lain. Untuk Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp123 miliar lebih.

Beranjak dari target APBD perubahan di tahun 2021, papar dia, target pendapatan daerah di tahun 2022 dalam Rancangan APBD sebelum penyesuaian dana transfer pusat ke daerah, mengalami peningkatan sebesar Rp43,6 miliar atau 0,40 persen.

Sedangkan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan, direncanakan sebesar Rp73 miliar lebih bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2021. Untuk pengeluaran pembiayaan juga direncanakan sebesar Rp212 miliar lebih.

“Rencananya, akan dipergunakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang,” katanya.

Berkaitan dengan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, kata dia, digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta Fungsi Penunjang Pemerintahan.

Untuk belanja daerah tersebut diprioritaskan mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta diarahkan pada pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah yang ada dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022.

Terkait hal tersebut, lanjut Sudirman, maka Pemprov Sulsel telah merencanakan target Belanja Daerah yang ada dalam RAPBD sebesar Rp10,6 triliun lebih yang bersumber dari komponen Belanja Operasi sebesar Rp6,9 triliun lebih.

Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp3,3 triliun lebih. Belanja Hibah sebesar Rp1,4 triliun lebih yang sebagian besar diperuntukkan untuk Dana Belanja Operasional sekolah.

Bantuan Sosial sebesar Rp2,1 miliar lebih, kemudian komponen Belanja Modal sebesar Rp1,6 triliun lebih, dan komponen Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp185 miliar lebih, serta komponen Belanja Transfer sebesar Rp1,8 triliun lebih.

Komponen tersebut terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1,4 triliun lebih, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kota sebesar Rp. 490 miliar lebih meliputi, Bantuan Keuangan dalam bentuk sinergitas program dan Bantuan Keuangan dalam bentuk sharing alokasi BPJS kesehatan dari Pemerintah Provinsi.

“Khusus untuk belanja dimaksud, kami laporkan bahwa dalam penyesuaian dengan alokasi dana transfer yang telah ditetapkan, tentunya berimplikasi terhadap beberapa belanja yang sebelumnya direncanakan mendapatkan alokasi,” ungkap dia.

Disisi lain, pandemi COVID-19 masih belum bisa diprediksi kapan berakhir hingga tahun ini. Sehingga beberapa catatan TAPD disampaikan dalam kaitannya pada upaya stabilisasi perekonomian daerah di Sulsel dengan mendorong beberapa belanja strategis diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi tahun 2022. (ANT)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *